Bank Indonesia Dukung Pemprov Kalbar Lewat Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat pada Gapoktan

agar mereka dapat menghasilkan nilai tambah dengan menyerap gabah anggota dan menjualnya dalam bentuk beras, selain juga melakukan rakor gapoktan

Bank Indonesia Dukung Pemprov Kalbar Lewat Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat pada Gapoktan
TRIBUN PONTIANAK/ NINA SORAYA
Anggota Gapoktan memasukan beras ke dalam karung di tempat penggilingan gabah milik Gapoktan Jaya Bersama, Desa Kepayang Kecamatan Anjongan Kabupaten Mempawah, belum lama ini. Bantuan alat penggiling gabah ini diberikan Bank Indonesia Kalbar. 

Bank Indonesia Dukung Pemprov Kalbar Lewat Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat pada Gapoktan  

MEMPAWAH - Harga komoditas pangan yang berfluktuasi dapat merugikan petani, pelaku distribusi, dan konsumen baik secara ekonomi maupun kesejahteraan. Bagi Bank Indonesia ini merupakan ancaman nyata bagi inflasi terutama yang datangnya dari komoditas volatile food.

Maka sejak tahun 2012 silam, Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia (KPw BI) Kalbar telah melakukan penguatan terhadap gabungan kelompok tani (Gapoktan) pelaksana melalui program Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) yang merupakan program dari Badan Ketahanan Pangan Kementan RI melalui Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan (BKPP) Provinsi Kalbar pada saat itu.

Baca: Mocaf Tubikha Tampil Perdana di Pameran Hari Pangan Sedunia di Sambas

Baca: Hari Pangan Sedunia, Toko Tani Indonesia Pamerkan Sembako Murah

Manager Unit Komunikasi dan Koordinasi Kebijakan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalbar, Djoko Juniwarto menjelaskan penguatan yang dilakukan antara lain melalui Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) sub tema Ketahanan Pangan strategis Gapoktan dengan diberikannya bantuan alat penggiling gabah atau rice milling unit (RMU).

“Ini dilakukan agar mereka dapat menghasilkan nilai tambah dengan menyerap gabah anggota dan menjualnya dalam bentuk beras. Disamping itu secara berkala mengadakan Rakor Gapoktan guna meningkatkan kapabilitas dan kompetensi pengurus Gapoktan,” ujar Djoko.

Tidak berhenti disitu, kini program LDPM tersebut oleh BKP Kementan dikembangkan lagi menjadi program Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM). Oleh BKP Kementan RI melalui Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kalbar diberi bantuan biaya operasional sebesar Rp 60 juta dengan kewajiban menjual beras dengan harga Rp 8.800 melalui Toko Tani Indonesia (TTI) dan Toko Tani Indonesia Center (TTIC).

“Program yang berjalan sejak tahun 2016 ini pun relatif lebih mudah dilaksanakan oleh DPPKH dan Gapoktan mengingat mereka sudah siap dengan RMU dukungan BI yang telah ada,” rincinya.

Dari 20 Gapoktan pelaksana PUPM dengan kewajiban 50 ton per tahunnya per Gapoktan, kini setidaknya ada 1.000 ton beras dengan harga Rp 8.800/kg yang dihasilkan Gapoktan PUPM dan bisa dinikmati oleh masyarakat setiap tahunnya melalui program PUPM tersebut.

“Belum terlalu banyak memang, tetapi setidaknya BKP Kementan RI melalui DPPKH Provinsi Kalbar dan dukungan KPwBI Provinsi Kalbar telah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat konsumen maupun Gapoktan pelaksana program,” ungkapnya.

Djoko melanjutkan inilah satu di antara kolaborasi yang dilakukan KPwBI Kalbar dalam mendukung program yang dijalankan Pemprov Kalbar, semoga kegiatan ini dapat menjadi penyeimbang suplai komoditas beras dengan harga di bawah pasar dalam rangka pengendalian inflasi,” katanya.

Penulis: Nina Soraya
Editor: Nina Soraya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved