Citizen Reporter

Irjen Kemendikbud: Pencegahan Korupsi Krusial dalam Mewujudkan Program Prioritas

Selain itu, ada sesi diskusi tentang mengelola gratifikasi dan mendeteksi analisis resiko serta memanfaatkan whistle blowing system

Irjen Kemendikbud: Pencegahan Korupsi Krusial dalam Mewujudkan Program Prioritas
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ISTIMEWA
Suasana Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, di Jakarta, pada Senin malam (29/07/2019). 

Irjen Kemendikbud: Pencegahan Korupsi sangat Krusial dalam Mewujudkan Program Prioritas

Citizen Reporter
Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PONTIANAK - Untuk mengoptimalkan terlaksananya program-program prioritas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), para pemangku kebijakan di lingkungan Kemendikbud harus berupaya untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi.

Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendikbud, Muchlis Rantoni Luddin mengatakan, pencegahan korupsi merupakan hal yang sangat krusial dan harus mendapatkan perhatian dari semua pegawai dan pejabat di lingkungan Kemendikbud.

“Pencegahan ini menjadi penting dan upaya-upaya pencegahan itu menjadi krusial agar tidak terjadi lagi di kemudian hari, sehingga target-target yang sudah kita canangkan bisa kita laksanakan dengan baik,” demikian disampaikan Muchlis Rantoni Luddin saat memberikan pengarahan kepada peserta Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi, di Jakarta, pada Senin malam (29/07/2019).

Di lingkungan Kemendikbud, Muchlis menyampaikan ada beberapa program prioritas yang rawan terjadinya praktik korupsi.

Di antaranya Program Pendidikan Dasar dan Menengah dengan anggaran Rp18,24 triliun; Program Penelitian dan Pengembangan dengan anggaran Rp1,18 triliun; Program Guru dan Tenaga Kependidikan sebesar Rp10,38 triliun; Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis sebesar Rp1,80 triliun.

Baca: Gelar Program Penguatan Pendidikan Karakter, Kodim 1207/BS Gandeng Kemendikbud

Baca: Kodim 1207/BS Gandeng Kemendikbud Gelar Program Penguatan Pendidikan Karakter

Selain itu, juga Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat sebesar Rp1,81 triliun; Program Pelestarian Budaya sebesar Rp1,79 triliun; Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur sebesar Rp188,52 milyar, dan Program Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra sebesar Rp581,98 miliar.

“Program-program ini harus kita sukseskan, targetnya harus tercapai, sasaranya juga harus tercapai, program-program kegiatannya harus berjalan dan diusahakan dalam melaksanakannya tidak melanggar aturan,” ungkap Irjen Kemdikbud.

Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan para aktivis antikorupsi, Muchlis menjelaskan, beberapa area di sektor bidang pendidikan yang sering menjadi sasaran tindak pidana korupsi.

Halaman
123
Penulis: Maudy Asri Gita Utami
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved