PMII Kota Pontianak Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Bila Tuntutannya Tak Digubris

PMII Kota Pontianak mengerahkan puluhan kadernya untuk meenggelar aksi di bundaran Digulis UNTAN dan di Kantor DPRD Kota Pontianak

PMII Kota Pontianak Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Bila Tuntutannya Tak Digubris
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/FERRYANTO
Korlip dari PMII saat orasi di hadapan wakil ketua DPRD kota Pontianak menyampaikan tuntutannya terkait kematian anak Disabilitas yang di Aniaya didalam PLAT, Jumat (2/8/2019) 

PMII Kota Pontianak Ancam Gelar Aksi Lebih Besar Bila Tuntutannya Tak di Gubris

PONTIANAK - PMII Kota Pontianak mengerahkan puluhan kadernya untuk meenggelar aksi di bundaran Digulis UNTAN dan di Kantor DPRD Kota Pontianak untuk menuntut agar kasus meninggalnya anak Disabilitas yang di aniaya didalam PLAT di usut tuntas, Jumat (2/8/2019).

Ketua Cabang PMII Kota Pontianak Fahrizal Amir mengatakan bahwa Kota Pontianak sudah mendapatkan predikat kota layak anak namun dengan adanya insiden kematian R (17) anak disabilitas yang Dianiaya didalam PLAT ia mempertanyakan kembali kelayakan Pontianak menyandang predikat Tersebut.

"Kota Pontianak sudah mendaptkan predikat sebagai kota layak anak, sedangkan hari ini di hadiahi oleh insiden seperti ini apakah insiden ini bakalan menodai kota Pontianak selama - lamanya, dengan maksud kota Pontianak bukan saatnya untuk mendapatkan predikat kota layak anak,"

Baca: Bangun Trotoar 6 Meter, Edi Akan Wujudkan Jalan Ayani Sebagai Plaza untuk Warga Pontianak

Baca: Prediksi Skor Persija Vs Arema FC Big Match Liga 1 2019 Live Streaming Indosiar Jam 15.30 WIB

Baca: Untuk Jaga Kesehatan Bersama, Camat Pengkadan Gelar Senam Bersama

Dengan ini PMII Kota Pontianak meminta adanya reformasi ulang birokrasi di jajaran Dinas Sosial Pontianak.

"Ini tempat penitipan anak atau kah penjara, sampai - sampai ada insiden seperti ini, Saya minta kepada DPRD kota Pontianak untuk mengawal tuntas kasus ini, dan mediasi dinas sosial dan untuk mereformasi birokrasi di dinas sosial ini,"katanya.

Terkait proses Hukum, ia mengatakan akan menyerahkan seluruhnya ke pihak kepolisian.

"Untuk proses hukum kami serahkan kepihak yang berwajib dan yang berwenang, kami hanya mengawal dari bawah keluhan - keluhan masyarakat,"ujarnya.

Fahrizal Amir mengungkapkan bahwa aksi hari ini merupakan opsi lain, yang mana aksi ini digelar setelah opsi audiensi dengan walikota gagal di lakukan.

"Sebenarnya PMII kemarin tidak ingin aksi, namun karena saat kami mengirimkan undangan ke pihak Walikota kami ditolak, karena saat itu kami ingin hari ini memasukkan surat dan besok sudah bisa audiensi, karena kami merasa ini merupakan hal yang sangat urgent jadi kami mengharap bisa secepatnya mendapat respon, namun surat kami di tolak,"paparnya.

Iapun mengancam, bila tuntutan mereka tidak direspon oleh pemerintah, maka pihaknya akan kembali melakukan aksi dengan jumlah masa yang lebih banyak lagi.

"PMII tetap mengawal ini, Apabila tidak ada tanggapan dari DPRD kota Pontianak dan Walikota Pontianak maka PMII akan kembali turun dengan kader - kader dan masa yang lebih banyak dari ini, saya pastikan itu,"tegasnya.

Penulis: Ferryanto
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved