Bupati AM Nasir Minta Pembahasan APBD Kapuas Hulu Harus Tepat Waktu

Bupati menjelaskan, pembahasan APBD akan dipercepat. Akan tetapi percepatan pembahasan tersebut perlu di sesuaikan lagi dengan aturan.

Bupati AM Nasir Minta Pembahasan APBD Kapuas Hulu Harus Tepat Waktu
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SAHIRUL HAKIM
Bupati Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH saat menyampaikan arahan tentang pedoman penyusunan APBD, di Aula Keuangan daerah Kapuas Hulu, Rabu (31/7/2019) kemarin. 

Bupati AM Nasir Minta Pembahasan APBD Kapuas Hulu Harus Tepat Waktu

KAPUAS HULU - Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir SH menyatakan, beberapa tahun ini tidak pernah lewat dari November untuk pembahasan APBD tiap tahunnya.

"Pembahasan harus tepat waktu karena ada sangsi anggaran. DPRD dan kepala daerah yang tidak setujui APBD 2020 tepat waktu, maka tidak dibayar hak nya selama 6 bulan,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (1/8/2019).

Bupati menjelaskan, pembahasan APBD akan dipercepat. Akan tetapi percepatan pembahasan tersebut perlu di sesuaikan lagi dengan aturan.

“Kita harus pastikan realisasinya tepat atau tidak, karena ada kaitan dengan penganggaran sebelumnya termasuk pemanfaatan Silpa akhir tahun ini,” ucapnya.

Baca: TP PKK Kapuas Hulu Ikut Lomba di Sambas

Baca: Kesbangpol Kalbar Ajak Pemilih Pemula di Kapuas Hulu Gunakan Hak Pilih Pilkada 2020

Menurutnya, saat ini ada OPD baru di Kapuas Hulu yang tentu berpengaruh pada APBD. Maka dari diharapkan, agar OPD yang baru dapat menyusun program secara tepat sesuai dengan landasan aturan OPD tersebut.

“Jangan sampai tidak paham kewenangan, lalau programnya tidak sesuai harapan Pemda termasuk visi misi Bupati, Gubernur dan Presiden. Pembagian anggaran memang sulit, jadi harus disesuaikan dengan priorotas daerah. Sekarang presiden minta kita tidak terlalu banyak program, meski sedikit namun tuntas dan sifat program tersebut harus produktif,” ujarnya.

Baca: Ini Harapan Pj Sekda dalam Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kapuas Hulu

Baca: Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Kapuas Hulu, Ini Harapan Kesbangpol Kalbar

Nasir menuturkan, dalam penentuan program OPD harus mengedepankan transfaransi penyusunan dan pelaksanaan, serta akuntabel dalam perencanaan.

OPD harus memberi perhatian lebih untuk program pelayanan masyarakat, sedangkan untuk belanja hibah itu harus dirasionalkan.

“Gubernur punya sistem bagus tentang program OPD, setiap dinas mempapar RKAnya. Pemprov Kalbar itu ada 45 OPD, seminggu semua selesai dibahas RKAnya. Ini bagus agar tujuan program OPD itu tepat sasaran. Kapuas Hulu akan berusaha demikian, karena selama ini hanya sistem pemangkasan 30 persen perjalanan dinas yang didasari devisit anggaran,” ungkapnya

Penulis: Sahirul Hakim
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved