JaDI Kalbar Harap Penjaringan Cakada Tanpa Mahar

Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty berharap agar dalam penjaringan kepala daerah tidak menerapkan mahar

JaDI Kalbar Harap Penjaringan Cakada Tanpa Mahar
TRIBUPONTIANAK.CO.ID/RIDHO PANJI PRADANA
Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty 

JaDI Kalbar Harap Penjaringan Cakada Tanpa Mahar

PONTIANAK - Presedium JaDI Kalbar, Umi Rifdiawaty berharap agar dalam penjaringan kepala daerah tidak menerapkan mahar.

Diungkapkannya pula partai politik memang dituntut untuk melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi salah satunya bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah seperti mana diatur dalam undang undang partai politik.

"Sehingga apa yang dilakukan oleh partai Demokrat adalah dalam rangka melaksanakan ketententuan peraturan perundang-undangan," jelasnya, Jumat (19/07/2019).

Hal yang sama, lanjutnya Umi, juga seharusnya dilakukan oleh semua partai politik yang memperoleh kursi di DPRD dalam pemilu 2019 untuk pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak tahun 2020.

"Selanjutnya dalam proses rekrutmen tersebut juga di tuntut tanpa mahar sebagaimana diatur dalam Undang undang tentang Pemilihan, dan ini diharapkan bukan sekedar formalitas tapi benar benar dipatuhi oleh partai politik," timpal dia.

Baca: HASIL AKHIR LIGA 2 - Menang di Kandang, Sulut United Ambil Alih Posisi Martapura di Klasemen Liga 2

Baca: Spesifikasi Lengkap Suzuki Jimny Generasi Terbaru dan Daftar Harganya

Baca: Gelombang di Atas 2 Meter Masih Berpeluang Terjadi di Selat Karimata

Kita semua, terang Umi, khususnya partai politik dan pasangan calon harus belajar dari pengalaman banyaknya kepala daerah hasil pemilihan yang belum beberapa lama setelah dilantik kemudian di tangkap oleh KPK karena tindak pidana korupsi yang dilakukan.

Dan penyebabnya, kata mantan Ketua KPU Kalbar ini, bisa saja adalah karena ongkos politik yang terlalu besar, bisa saja diantaranya adanya ongkos untuk pembiayaan partai politik untuk kepentingan pencalonan.

Hal ini, menurutnya, tentu membuat kesan yang tidak baik, untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diperlukan biaya negara dari APBD yang sangat besar yang menghasilkan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih namun akhirnya ditangkap oleh KPK karena kasus korupsi.

Tentu, kata Umi, banyak kerugian yang ditimbulkan, kerugian secara material dan kerugian material berupa penyelewengan terhadap kepercayaan yang telah diberikan pemilih kepada pemimpinnya namun dikhianati.

"Untuk mencegah hal ini kemudian terjadi kami menyarankan ada baiknya KPK sudah turun dengan memonitor aktivitas partai politik dalam proses rekrutmen politik ini, jadi KPK sudah terlibat dari proses hulu sampai hilir, kalau yang sekarang kesannya KPK hanya melakukan penangkapan di tahapan hasil dari pemilihan yaitu ketika kepala daerah dan wakil kepala daratan tersebut sudah bekerja padahal ada rentetan proses yang juga penting untuk di kawal dan diawasi oleh KPK," tukasnya.

Penulis: Ridho Panji Pradana
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved