KPK Datang ke Sekadau, Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan realisasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

KPK Datang ke Sekadau, Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sekadau, Kamis (18/7/2019). 

Ia juga mengatakan pihaknya telah menyelesaikan infrastruktur regulasi penyelesaiannya melalui Perda, Perbup dan akan menyiapkan Keputusan Bupati yang bertujuan untuk tertib dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah salah satunya melalui Majelis TPKD.

"Perlu kami sampaikan juga bahwa pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani (WBBM) akan dimulai pelaksanaannya," lanjutnya.

Baca: Sekda Sekadau Pastikan Tak Ada Masalah Terkait Truk Sampah Milik DLH

Baca: Baru Setahun Terbentuk, ABTI Sekadau Sukses Kirimkan Atletnya Wakili Indonesia di Sea Games

Dimana, berdasarkan penilaian mandiri zona integritas menuju WBK pada empat SKPD pelayanan publik, pihaknya akan menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk membentuk tim pembina di unit kerjanya untuk melakukan pembinaan pembangunan zona integrasi di unit-unit pelayanan dan Kepala SKPD agar menyusun perencanaan kinerja pembangunan zona tersebut.

"Demikian juga dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, berdasarkan hasil penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi yang dilakukan Inspekrorat Kabupaten Sekadau mulai menunjukan trend peningkatan dengan nilai 62,5 tahun 2019, meningkat tajam dibandingkan 2018," katanya.

Sedangkan, sistem akuntabilitas kinerja pemerintah (SAKIP) Kabupaten Sekadau masih berpredikat CC pada 2019 dan 2018 mendapat predikat C Kemenpan-RB. Zakaria mengatakan, pihaknya menargetkan 2020 minimal memperoleh B atau BB.

"Terkait dengan indeks persepsi korupsi (IPK), kami belum memperoleh gambaran sama sekali karena belum ada indikator yang dapat dijadikan acuan dalam mengukur IPK tersebut. Oleh karena itu dengan bantuan dari berbagai pihak mudah-mudahan kesepan dapat diwujudkan," ungkapnya.

Baca: Koordinator Tim KPK Kunjungi Sanggau, Monev Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi

Baca: Nama-nama 11 Perwira Aktif Polri yang Dinyatakan Lolos Seleksi Capim KPK, Wakapolda Kalbar Termasuk

Zakaria menyampailan permohonan maaf lantaran rencana aksi yang belum tercapai khususnya anggaran biaya untuk Inspektorat yang belum memenuhi standar yang disarankan KPK. Hal ini lantaran kemampuan keuangan daerah.

"Kendati demikian, kami selalu mendorong Inspektorat untuk meningkayian level kapabilitas APIP yang sekarang sudah dilevel tiga," tuturnya.

Selain itu juga pihaknya berupaya meningkatkan pemeriksaan terhadap adanya indikasi korupsi serra mendorong SKPD untuk meningkatkan sistem pengendalian internal (SPIP).

"Kami mohon maaf atas kerjasama survey pelaksanaan pengandalian internal Pemda dengan KPK untuk tahun 2019 belum dapat dipenuhi dan telah kami masukan dalam perencanaan anggaran tahun 2020," pungkasnya.

Penulis: Try Juliansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved