KPK Datang ke Sekadau, Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan realisasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

KPK Datang ke Sekadau, Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/TRY JULIANSYAH
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sekadau, Kamis (18/7/2019). 

KPK Datang ke Sekadau, Monev Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi

SEKADAU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi di Kabupaten Sekadau, Kamis (18/7/2019).

Adapun tim korsugah KPK yang melakukan monitoring yaitu Tri Budi Rachmanto dan Anna Devi Azhar, dimana kegiatan tersebut dihadiri Kepala SKPD dilingkungan Pemkab Sekadau.

Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau, Zakaria mengatakan, pihaknya siap melayani dan memberikan informasi serta data yang diperlukan dalam rangka monitoring dan evakuasi rencana aksi pelaksanaan pemberantasan korupsi terintegrasi.

"Kepada seluruh kepala SKPD se-Kabupaten Sekadau saya harapkan agar dapat memberikan pelayanan informasi yang maksimal terkait data yang diperlukan," ujarnya.

Baca: Kabupaten Sekadau Produksi Sampah 10 hingga 12 Ton Perhari

Baca: Pemuda Asal Sekadau Masih Tak Menyangka Lolos Seleknas dan akan Bertanding di Sea Games Filipina

Ia mengatakan, pihaknya telah melakukan tahapan-tahapan realisasi rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi.

Adapun yang telah dilakukan, menurutnya diantara lain memangkas dan menyederhanakan sistem pelayanan publik melalui aplikasi online baik perizinan maupun non perizinan.

"Dalam pengadaan barang dan jasa misalnya kita menggunakan sistem online melalui unit pengelolaan keuangan dan aset daerah dengan SIPKD. Pembayaran kepada para pihak juga telah dilakulan secara CMS," katanya.

Zakaria mengatakan, laporan pengelolaan keuangan Kabupaten Sekadau atas pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperoleh predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) selama tujuh kali berturut-turut. Bahkan, WTP pada 2019 menduduki urutan pertama terbaik se Kalimanatan Barat.

"Kendati demikian memang masih terdapat hal-hal yang perlu diperbaiki terutama didalam mencegah sedini mungkin tindakan penyimpangan," tut8rnuam

Halaman
12
Penulis: Try Juliansyah
Editor: Ishak
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved