Tersandung Kasus Kawin Kontrak, Imigrasi Pontianak Deportasi 7 WNA

Namun secara dokumen izin keluar masuk ke tujuh WNA ini lengkap, artinya masuk dengan dokumen izin yang legal

Tersandung Kasus Kawin Kontrak, Imigrasi Pontianak Deportasi 7 WNA
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDI ADE MUSLIADI
Sebanyak 7 Warga Negara Asing (WNA) yang tersandung kasus dugaan kawin kontrak, akan dipulangkan ke negara asalnya yakni Tiongkok oleh pihak Imigrasi Kelas I A Pontianak, Kamis (11/7).   

Tersandung Kasus Kawin Kontrak, Imigrasi Pontianak Deportasi 7 WNA

PONTIANAK - Sebanyak tujuh Warga Negara Asing (WNA) yang tersandung kasus dugaan kawin kontrak, akan dipulangkan ke negara asalnya yakni Tiongkok oleh pihak Imigrasi Kelas I A Pontianak, Kamis (11/7).

Plt Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Pontianak, Agus Tianur mengatakan, sebelumnya, seluruh WNA ini menjalani pemeriksaan di Polda Kalbar karena menurut pihak Imigrasi mereka terindikasi pada human traficking atau Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) terhadap warga negara Indonesia.  

Baca: Dua Orang Warga Kecamatan Sekayam Dapat Reward Dari Kapolres Sanggau

Baca: Peringati HUT Bhayangkara, Kapolres Sanggau Berikan Reward Kepada Tokoh Masyarakat

"Dalam proses pemulangan atau deportasi tujuh orang WNA pertama kita lakukan sinergitas dengan pihak Polri kemarin. Karena kita menilai kasus ini cendrung TPPO, jadi kita serahkan ke pihak kepolisian. Setelah mereka selesai, diserahkan kembali ke kita," ujar Agus saat ditemui di kantor Imigrasi, Kamis (11/7).

Ia juga mengatakan, hal ini sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi keimigrasian, di mana ketujuhnya hanya dilakukan pemeriksaan dokumen keluar masuk WNA tersebut.  

"Sesuai tupoksi kami (Imigrasi) akan memulangkan ke tempat asalnya," ungkapnya. 

Agus juga menyampaikan, dalam keimigrasian, 7 WNA ini hanya melakukan pelanggaran keimigrasian, sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-undang Keimigrasian nomor 6 tahun 2011 pasal 75 ayat 1 berbunyi 'Pejabat Imigrasi berwenang melakukan tindak adminitratif Keimigrasian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berbahaya dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau tidak menaati peraturan perundang-undangan,'. 

Adapun tindakan adminitratif itu berupa pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan atau pembatalan izin tinggal, larangan berada di satu atau beberapa tempat di wilayah Indonesia, pengenaan biaya beban dan atau deportasi dari wilayah Indonesia. 

"Orang asingkan tak boleh buat gaduh di negara kita, berdasarkan itu, Akhirnya kami pulangkanlah mereka.  Karena orang asing hasil selektif polisi, orang asing yang bermanfaat saja ke Indonesia yang tidak kita pulangkan," tegasnya. 

Namun secara dokumen izin keluar masuk ke tujuh WNA ini lengkap, artinya masuk dengan dokumen izin yang legal menggunakan visa on ravel sebagai pengunjung.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved