Indonesia Lawyers Club
Rizal Ramli Ungkap Biaya Fantastis Calonkan Presiden! Sebut Koalisi Dagang Sapi, Menteri & Uang
Rizal Ramli, mantan Menko Bidang Kemaritiman RI, mengungkap biaya partai politik untuk pencalonan presiden di Indonesia yang mencapai triliun Rupiah.
Penulis: Marlen Sitinjak | Editor: Marlen Sitinjak
lihat foto
"Dengan gagah saya menjawab presidensial, namun Lee Kuan Yew bilang No, bukan presidensial. Indonesia itu parlementer. Saya bantah, tapi apapun Lee Kuan Yew jago hukum, kita ini lulusan ekonomi. Kalah lah saya debat sama dia," kenang Rizal Ramli.
Tonton Video Selengkapnya:
Siapa Rizal Ramli?
Rizal Ramli adalah seorang mantan tokoh mahasiswa, pakar ekonomi dan politikus Indonesia.
Ia lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954 (umur 64 tahun).
Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia menggantikan Indroyono Soesilo, 12 Agustus 2015 hingga 27 Juli 2016.
Sebelumnya, ia juga pernah menjabat Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).
Di tingkat internasional, Rizal pernah dipercaya sebagai anggota tim panel penasihat ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama beberapa tokoh ekonom dari berbagai negara lainnya.
Karena ingin fokus mengabdi pada negara dan bangsa Indonesia, Rizal pernah menolak jabatan internasional sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Economic & Social Commission of Asia and Pacific (ESCAP) yang ditawarkan PBB pada November 2013.
Baca: Menkeu Diminta Tak Ladeni Tantangan Debat Rizal Ramli soal Utang Negara
Baca: Rizal Ramli Mengaku Difitnah Surya Paloh dan Nasdem, Begini Kasusnya!
Oleh sebagian kalangan, Rizal Ramli dijuluki sebagai "Sang Penerobos" karena ide-idenya yang tidak konvensional namun tepat sasaran, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Ia juga pernah didaulat sebagai Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) tandingan pada September 2013, setelah terjadinya perpecahan dalam tubuh organisasi itu.
Pada Oktober 2015, posisi Rizal sebagai ketua umum Kadin Indonesia digantikan oleh Eddy Ganefo.
Setelah sekian lama tidak masuk dalam lingkaran utama kekuasaan, pada Agustus 2015, Rizal Ramli diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk bertugas mengurus bidang kemaritiman dan sumber daya.
Walau sudah berada dalam pemerintahan, sikap kritis Rizal tidak berubah.
Ia sering melontarkan kritik pedas (yang diistilahkan kepret) terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga ia mendapat julukan "Rajawali Ngepret". (*)
