Rizal Ramli Ungkap Biaya Fantastis Calonkan Presiden! Sebut Koalisi Dagang Sapi, Menteri & Uang

Rizal Ramli, mantan Menko Bidang Kemaritiman RI, mengungkap biaya partai politik untuk pencalonan presiden di Indonesia yang mencapai triliun Rupiah.

Hal itu ia ungkapkan saat menjadi narasumber diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne, mengangkat topik "REBUTAN KURSI, REBUTAN REZEKI?", Selasa (09/07/2019) malam WIB.

Rizal Ramli menilai uang politik di negeri ini sangat fantastis.

"Mohon maaf, koalisi di kita inikan dibangun dengan dagang sapi, menteri sama dagang uang. Dan uangnya besar, bukan kecil," kata Rizal Ramli.

Dari sistem politik seperti itu, Rizal Ramli menilai menjadi pintu masuk dari oligarki ekonomi untuk mengatur politik.

"Karena, mohon maaf, kalau mau jadi presiden, satu partai politik, setengah triliun. Perlu empat mau jadi presiden, maka perlu dua triliun," kata Rizal Ramli.

"Dua triliun itu siapa yang bisa bayar di Indonesia. Dari situlah pintu masuk, yang punya uang terbatas oligarki bisa ngatur politik Indonesia," katanya.

Baca: Fadli Zon Sindir ILC tvOne Cuti Panjang & Kritisi Tema! Alasan Presiden ILC Karni Ilyas Hanya 4 Kata

Baca: VIDEO ILC : Lihat Ekspresi Faldo Maldini Tersipu Malu saat Dapat Pertanyaan Menggelitik Karni Ilyas

Mantan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin Indonesia) itu pun menawarkan solusi.

Memastikan sistem politik menjadi menjadi betul-betul presidensial, bukan seolah seperti parlementer. 

Kemudian menghapuskan ambang batas atau thresholds 20 persen dan perlu mengubah sistem popular vote.

"Menurut saya, sistem 20 persen inilah yang mengakibatkan dan memerkuat oligarki berdasarkan turunan atau oligarki berdasarkan uang," katanya.

"Ini yang kita harus habpuskan. Biayanya lebih mahal? Enggak, sama saja." tambahnya.

Diskusi kali ini mengingatkan perdebatannya dengan almarhum mantan Perdana Menteri pertama Singapura, Lee Kuan Yew, saat makan malam di Jakarta beberapa tahun silam.

Perdebatan keduanya tentang sistem politik Indonesia apakah presidensial atau parlementer.

Kala itu, Perdana Menteri Lee Kuan Yew bertanya kepada Rizal Ramli terkait sistem politik Indonesia.