Jadi Narasumber di Sesko TNI AD, Ini Yang Disampaikan Kapolda Kalbar

Jadi Narasumber di Sesko TNI AD, Ini Yang Disampaikan Kapolda Kalbar

BANDUNG- Kapolda Kalbar Irjen Pol Didi Haryono menjadi pembicara dalam kegiatan ceramah pembekalan Pasis Pewira Siswa Pendidikan Reguler ke-57 di Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Darat (Sesko-AD) di Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (4/7/2019) kemarin

Tak hanya itu dalam kesempatan ini, nampak hadir bersama Kapolda Kalbar, Gubernur Kalbar Sutarmidji, Pangdam XII/Tanjungpura Mayjend TNI Herman Asaribab, Danlanud Supadio Marsma TNI Palito Sitorus, Kabinda Kalbar, Walikota Pontianak Edi Rusdi Kamtono dan Walikota Singkawang Tjhai Chui Mie.

Beberapa poin penting terkait “Strategi Pencegahan Konflik Sosial Guna Memberikan Rasa Aman Dalam Rangka Menciptakan Kamtibmas Yang Kondusif di Kalimantan Barat” disampaikan Kapolda Kalbar kepada 318 Perwira Siswa Sesko-AD yang didalamnya ada 2 Perwira dari TNI-AL dan 2 Perwira dari TNI-AU serta ada 10 orang peserta didik dari negara sahabat (China, India, Australi, Korsel, Pakistan, Malaysia, Thailand, Singapura dan Filipina).

Baca: Kodim Sintang Siapkan 1000 Bibit Pohon untuk TMMD 105

Baca: Lantamal XII Pontianak Gelar Latihan Keamanan Laut TW II TA 2019

Polri memiliki 3 (tiga) tugas dan tanggungjawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; berperan sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat; serta penegak hukum.

“Penegakkan hukum sebagai jalan terakhir, ketika pemeliharaan dan peran tersebut tidak berdaya, ada yang mengganggu keamanan dan ketertiban maka law enforcement / penegakkan hukum dilakukan,” kata Irjen Didi Haryono SH MH.

Kalbar merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, maka memiliki kerawanan-kerawanan.

Semua telah dipetakan konfleksitas maupun keberagaman budaya, agama dan suku bangsanya. 

“Konfleksitas tersebut, berpengaruh pada dinamika Politik pada masa Pilkada 2018 dan Pemilu 2019 dan berpengaruh juga pada penyalahgunaan Medsos yang bermuatan ujaran kebencian yang bertebaran yang pada umumnya dilakukan oleh kelompok tertentu,” ujar Didi Haryono.

Ia menuturkan Pada Pilkada Serentak 2018, Kalbar ditetapkan sebagai daerah ter-rawan oleh KPU, Bawaslu, Kemendagri dan Mabes Polri karena ada 11 variabel kerawanan Pilkada ada semua di Kalbar. Begitu juga halnya di Pemilu 2019 masih sebagai daerah rawan.