Pilpres 2019
Contohkan PDIP Era Megawati, Politisi PDIP Aria Bima: Mau di Dalam atau Luar Pemerintah Sama Mulia
"Mau ada di dalam pemerintah, di luar pemerintah itu sama mulianya dan sama terhormatnya di hadapan masyarakat," tegasnya.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
Contohkan PDIP Era Megawati, Politisi PDIP Aria Bima: Mau di Dalam atau Luar Pemerintah Sama Mulia
Pilpres 2019 - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Aria Bima menegaskan rekonsiliasi yang lebih faktual dan urgen serta perlu diprioritaskan adalah rekonsiliasi mental dan sosial.
Mengingat, masyarakat Indonesia pernah terbelah dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
"Rekonsiliasi yang lebih faktual sebenarnya dan lebih urgen menurut saya perlu diprioritaskan rekonsiliasi mental dan rekonsiliasi sosial," ungkap Aria Bima saat wawancara eksklusif program Kabar Petang TVOne, Jumat (28/06/2019).
Namun, itu hanya dibatasi pada tingkatan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres).
"Jangan sampai dibiaskan itu terbelah dalam proses sosial selama lima tahun ke depan," terang Aria Bima.
Baca: Ditanya Soal Ada Ajakan Partai Gerindra Bergabung ke Pemerintah, Begini Respon Ferry Juliantono
Baca: Koalisi Indonesia Adil Makmur Berakhir, Sekjen Demokrat : Datang Tampak Muka, Pulang Tampak Punggung
Aria Bima menambahkan masyarakat secara mental dan sosial harus mengerti betul bahwa ada kalah atau menang di dalam kontestasi yang diikuti oleh para elite-elite politik.
"Namun, dalam hal memperjuangkan kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, kepentingan negara dan buat rakyat, itu gak ada kalah menang," imbuh Politisi PDIP itu.
Ia menimpali Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan sengketa Pilpres 2019 dan selesai.
Tidak ada lagi hal yang harus merasa dimenangkan dan merasa menang.
"Sehingga konsentrasi kita sekarang ini lebih kepada bagaimana membangun. Yang dari dan oleh rakyat itu kan 17 April. Untuk rakyatnya bagian dari proses demokrasi kan lima tahun," timpal Aria Bima.
Aria Bima menegaskan kembali bahwa pada periode lima tahun ke depan pasca Pilpres 2019, posisi oposisi atau koalisi dalam pemerintahan sama terhormatnya di mata masyarakat.
Baca: Soroti Dalil Prabowo - Sandiaga Soal Status Jabatan DPS Maruf Amin, Refly Harun Sebut MK Menghindar
Baca: Pasca Sidang Putusan MK, KPU: Pleno Penetapan Paslon Minggu 30 Juni, Megawati Ucap Selamat ke Jokowi
"Mau ada di dalam pemerintah, di luar pemerintah itu sama mulianya dan sama terhormatnya di hadapan masyarakat," tegasnya.
Ia mencontohkan PDIP melalui Megawati Soekarnoputri pernah dua kali mengikuti kontestasi Pilpres.
Dalam dua kali keikutsertaannya, Megawati berada dalam posisi tidak unggul atau tidak menang.