BREAKING NEWS - Sutarmidji Tegaskan Urusan dengan BPK Belum Usai, 'Emang BPK Tuh Malaikat?'

BREAKING NEWS - Sutarmidji Tegaskan Urusan dengan BPK Belum Usai, 'Emang BPK Tuh Malaikat?'

Penulis: Hamdan Darsani | Editor: Nasaruddin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/Anesh Viduka
Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji 

PONTIANAK - Gubernur Kalbar, Sutarmidji berencana akan menyerahkan hasil pemeriksaan dari BPK terhadap LKPD tahun 2018 kepada Ombudsman Perwakilan Wilayah di Kalbar.

Langkah tersebut diambil agar dapat diperiksa oleh ombudsman untuk mendapatkan asas keadilan karena dirinya menilai Pemerintah Provinsi mendapat nilai lebih baik dibandingkan sebelumnya.

Sutarmidji melakukan hal ini pasca Pemprov Kalbar gagal mempertahankan opini WTP atas LKPD Pemprov Kalbar tahun 2018 dari BPK Kalbar.

“Kenape bise turun, karena dari 26 temuan 12 temuan di antaranya sudah selesai,” katanya, Selasa (18/6/2019).

Alasan BPK yang menyatakan bahwa ada perubahan anggaran yang tidak melewati proses pengesahan lewat Perda tidak bisa diterima.

Baca: Sutarmidji Ungkap Indikasi Permainan Oknum Dokter di RSUD dr Soedarso Pontianak

Baca: Sutarmidji Tantang Keberanian BPK Kalbar Serahkan Temuan Pembangunan GOR Pangsuma

Sutarmidji memaparkan bahwa terdapat lima daerah lain yang tidak ada perubahan anggaran, namun kelimanya mendapat predikat WTP.

“Ada satu hal yang nantinya akan saya buka. Tunggu yak nanti waktunya,” tegasnya.

Saat disinggung mengenai waktu penyerahan LHP dari BPK ke OmbudsmanKalbar, Midji memaparkan akan terlebih dahulu melakukan koordinasi dan mempelajari dokumen-dokumen pendukung .

“Percaya omongan saya, waktu akan melihat dan membuktikan. Gak papa orang mau bilang ada ego otoritas, Ok. Saya tidak ada masalah. Kalau orang mulai saya akan ikut mulai,” ujarnya.

“Saya tidak ada urusan, jangan gap-gap saye. Mau disclamair pon tak ape. Yang penting kite tidak ada korupsi dan tidak ada penyimpangan anggaran taka de ape-ape. Dah kite jalan teros,” tegasnya.

Ia juga sangat menyayangkan sikap BPK Kalbar setelah exit brifing baru memberi tahu bahwa Pemprov Kalbar tidak bisa mendapatkan WTP dengan alasan tidak ada perubahan anggaran.

Ketika itu, Midji sama sekali tidak protes.

Namun setelah di cek beberapa provinsi di Indonesia seperti Provinsi Aceh, Sumatra Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan atau Sumatra Selatan yang juga tidak melakukan perubahan anggaran tetap bisa meraih WTP.

“Hanya Kalbar saja yang dengan alasan adanya perubahan anggaran tidak mendapatkan WTP, padahal materi pemeriksaan tidak kayak gitu,” ujarnya

“Udahlah kitak lihat yak ape yang ade nanti yang terjadi. Mau heboh seluruh Indonesia hebohkan saja gak pape,” paparnya.

Midji juga tak gentar dinilai menabuhkan gendrang perang dengan BPK.

Karena menurutnya hal tersebut bagian dari komitmenya untuk mewujudkan pemerintah yang bersih.

“Kenapa kita takut. Kite mau meluruskan yang benar. Emang BPK tuh Malaikat? Audit mereka pasti betul, audit mereka pasti obyektif. Kita akan lihat item-itemnye. Kalau saya bukak semuanya. Emang mereka juga pernah merikse SPJ bansos semua. Saya udah perikse semua,” tegasnya.

Ia juga menegaskan belum sepenuhnya selesai urusan antara pemprov dengan BPK, Dirinya juga akan membuktikan semuanya dan membongkar kebenaran seterang-terangnya.

“Ini bukan cerite genderang perang, ini bukan perang-perangan. Kita ingin meluruskan. Jangan salah ya, saya wakil pemerintah pusat di daerah,” ujarnya.

Mengenai predikat WDP Mjdji menambahkan tidak ada masalah dan tak perlu takut.

Bahkan KPK saja kata Midji juga meraih WDP atas pemeriksaan laporan keuangan dari BPK.

“Kalau mau perikse detail-detail dan carek-carek salah saye pon carek jak tak ape. Tapi jangan sampai saye carek kesalahan saye pasti dapat,” pungkasnya.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved