Pilpres 2019

Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Kutip Opini Ahli di Sidang MK, Bayu Dwi Anggono: Buang-Buang Waktu Saja

"Setiap kuasa hukum punya strategi. Tapi kami menilai itu suatu kerugian. Anda dikasih kesempatan waktu untuk meyakinkan hakim,

Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Kutip Opini Ahli di Sidang MK, Bayu Dwi Anggono: Buang-Buang Waktu Saja
Youtube Metro TV
Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono. 

Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Kutip Opini Ahli di Sidang MK, Bayu Dwi Anggono: Buang-Buang Waktu Saja

PILPRES 2019 - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Jember, Bayu Dwi Anggono beranggapan gugatan sengketa Pilpres 2019 Prabowo-Sandiaga Uno di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak punya nilai pembuktian.

Hal ini sebagai respons tehadap pernyataan ahli hukum tata negara baik dalam dalam negeri maupun luar negeri yang dikutip oleh Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga dalam permohonan gugatan Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019, Jumat (14/06/2019). 

Menurut dia, paparan yang disampaikan kuasa hukum Prabowo-Sandiaga dalam sidang pendahuluan hanya berupa narasi akademik teoritis. 

"Saya lihat hampir tiga jam yang disampaikan oleh kuasa hukum pemohon, terlalu banyak mengutip narasi akdemik teoritis. Namun alfa, lupa terhadap fokus gugatan untuk membuktikan adanya penggelembungan suara yang dituduhkan," ungkapnya saat wawancara ekslusif Primetime News Metro TV, Jumat (14/06/2019). 

"Jadi, sebenarnya kalau hanya sekedar gagah-gagahan, itu tidak akan menambah nilai apapun. Justru akan membuang-buang waktu saja," timpal Bayu Dwi Anggono. 

Baca: Sertakan Bukti Tautan Berita, Denny Indrayana Sampaikan Alasannya di Sidang Sengketa Pilpres

Baca: Sidang Kedua Sengketa Pilpres 2019 Mundur Sehari dari Jadwal, Pengamat Khawatir Rugikan Semua Pihak

Bayu Dwi Anggono menegaskan pernyataan para ahli yang dikutip oleh Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga, sebenarnya tidak ada kekuatan pembuktian terhadap apapun.  

Sebab, pernyataan yang dikutip tersebut adalah adalah pendapat atau opini pribadi.

"Kalau mau jadi kewenangan pembuktian, maka harus dibawa jadi keterangan ahli di MK. Jadi harus persetujuan MK dan harus dihadirkan, disumpah dan harus ada keterangan tertulis," terang dia. 

Disinggung apakah dirinya keberatan pernyataannya dikutip oleh Kuasa Hukum Prabowo-Sandiaga Uno, Bayu Dwi Anggono mengatakan hal itu tidak bisa karena sudah menjadi konsumsi umum.

Halaman
123
Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Rizky Prabowo Rahino
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved