Larang ASN Gunakan Mobil Dinas saat Mudik Lebaran, Menpan RB Syafruddin: ASN Tak Boleh Terima Parsel
ASN yang bandel dan tetap menerima parsel akan menerima risiko masing-masing. Dilaporkan ke KPK," tandas Syafruddin.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jimmi Abraham
lihat foto
Larang ASN Gunakan Mobil Dinas saat Mudik Lebaran, Menpan RB Syafruddin: ASN Tak Boleh Terima Parsel
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin meminta para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tidak menggunakan mobil dinas saat mudik lebaran.
ASN, kata dia, harus taat terhadap aturan yang ada. Terlebih, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah mengeluarkan surat imbauan tentang larangan ASN gunakan fasilitas negara saat pulang ke kampung halaman.
Syafruddin menegaskan mobil dinas tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pribadi.
Ia juga berharap ASN tidak menggunakan sepeda motor saat mudik bersama keluarga.
“Saya mengimbau agar ASN tidak menggunakan motor untuk mudik lebaran, karena penggunaan kendaraan roda dua untuk mudik sangat rawan. Jumlah kecelakaan lalu lintas saat mudik lebaran didominasi oleh sepeda motor,” ujarnya di kantor Kementerian PANRB, Senin (28/05/2019).
Baca: INFO CPNS 2019 : Kemenpan RB Prediksi Rekrut 100 Ribuan CPNS, Masih Tunggu Usulan Kebutuhan Formasi
Baca: Kemenpan RB Umumkan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik pada Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 2019
Syafruddin menimpali ada beberapa pilihan agar tetap aman dan nyaman pulang ke kampung halaman.
Misalnya, sepeda motor dimasukan ke dalam gerbong kereta, lantas digunakan pada saat tiba di kota tujuan.
"Selain itu, dapat menggunakan bus, kereta api, atau memanfaatkan mudik gratis yang diselenggarakan oleh banyak instansi," kata Syafruddin.
Tidak hanya soal mobil dinas, Syafruddin juga melarang ASN terima bingkisan atau parsel lebaran dalam bentuk apapun.
Sebab, hal itu dapat diindikasikan sebagai gratifikasi atau suap.
ASN hanya boleh menerima kartu ucapan yang lazimnya tertera pada kiriman parsel.
"Untuk bingkisan, dapat dikembalikan ke pihak yang mengirim. ASN yang bandel dan tetap menerima parsel akan menerima risiko masing-masing. Dilaporkan ke KPK," tandas Syafruddin.
Baca: INFO CPNS 2019 : Kemenpan RB Terbitkan Surat Pengadaan ASN Tahun 2019, Ini Syarat Usulan Formasi
Sebelumnya, KPK telah menerbitkan Surat Edaran (SE) perihal imbauan pencegahan gratifikasi terkait hari raya keagamaan.
Dalam SE nomor B/3956/GTF.00.02/01-13/05/2019 dijelaskan beberapa hal terkait larangan ASN menerima parsel.
