Lima Alasan Teknologi Huawei Ditakuti Amerika Serikat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Imbas dari perang dagang Amerika Serikat kontra Tiongkok, Google melarang Huawei, perusahaan telepon genggam terbesar kedua di dunia, mengakses pembaruan keamanan sistem operasi Android.

Kabarnya kebijakan Google tersebut lahir atas desakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump.

Pekan lalu,  Trump mengumumkan darurat nasional "untuk melindungi jaringan komputer Amerika Serikat dari musuh-musuh asing". Para analis meyakini kebijakan tersebut "sengaja diarahkan ke Huawei".

Selain memproduksi telepon genggam, Huawei juga membuat peralatan komunikasi. Diperkirakan, Huawei menguasai sekitar 40 sampai 60 persen jaringan di seluruh dunia.

Berikut lima hal yang membuat Amerika dan Barat sangat khawatir dengan Huawei:

1. Jaringan super cepat 5G

Huawei saat ini sedang berunding dengan banyak negara untuk memasok sistem jaringan super cepat generasi kelima, 5G.

Sistem ini begitu cepat sehingga ideal untuk dipakai ke produk seperti mobil swakemudi.

Jika infrastruktur 5G menggunakan produk Huawei, para pesaing mengklaim Huawei "bisa membaca pesan yang dikirim melalui jaringan atau bahkan mematikan jaringan, yang tentu akan menyebabkan gangguan serius".

Bahkan sebelum Presiden Trump mengeluarkan perintah eksekutif, pemerintah AS sudah mendesak sekutu mereka untuk tidak menggunakan produk Huawei.

Seruan ini terfokus ke kelompok yang biasa disebut "Lima Mata", yang terdiri atas Amerika, Inggris, Kanada, Australia dan Selandia Baru.

Kelima negara tersebut memiliki kerja sama intelijen yang sangat erat dan berbagi informasi rahasia, sering kali secara elektronik.

Washington mengancam akan berhenti berbagi informasi rahasia jika jaringan di Inggris, Kanada, Australia, dan Selandia Baru menggunakan peralatan 5G buatan Huawei.

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan jika ada negara yang memakai produk jaringan 5G buatan Huawei, maka, "Kami tak akan lagi membagikan informasi."

Huawei, di berbagai kesempatan, menolak tuduhan melakukan mata-mata untuk Pemerintah Tiongkok. Namun mereka yang mengkritik mengatakan undang-undang di Tiongkok tidak memungkinkan perusahaan bisa menolak permintaan pemerintah mendapatkan informasi intelijen.