Pemilu 2019

Sudarmi: Semua Tahapan Sudah Selesai

Ia pun menjelaskan, kemarin pada saat dilakukan Pleno di tingkat Kabupaten pun tidak ada keberatan dari Parpol peserta pemilu.

Sudarmi: Semua Tahapan Sudah Selesai
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/M WAWAN GUNAWAN
Ketua KPU Kabupaten Sambas, Sudarmi, sesaat setelah memimpin Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Selasa (30/4/2019). 

Sudarmi: Semua Tahapan Sudah Selesai

SAMBAS - Ketua KPU Sambas, Sudarmi mengatakan semua tahapan pemilu untuk di tingkat Kabupaten dan Provinsi sudah selsai.

Hal itu di tandai dengan sudah di laksanakan pleno di tingkat Kabupaten di ruang sidang paripurna DPRD Kabupaten Sambas, 29 April sampai dengan 1 Mei yang lalu.

"Kalau dari tahapan semua sudah selsai, karena sekarang pleno tingkat Provinsi juga sudah selesai," ujarnya, Senin (13/5/2019).

Menurutnya, jika dalam waktu berjalan ada keberatan dari para peserta pemilu. Maka tahapan selanjutnya sesuai dengan PKPU No 4/2019 adalah bisa dilakukan ke Mahkamah Konstitusi.

"Kalau misalkan ada keberatan dari Paslon, nanti bisa mengikuti aturan sesuai dengan PKPU No 4 tahun 2019, tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara, dan penetapan pemilihan umum. Di situ di bab sembilan tentang perselisihan hasil pemilu, pasal 90 dan 91, yang keberatan bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi," beber Sudarmi.

Baca: Tidak Puas dengan Cara Kerja Bawaslu, Ini Penjelasan Mardani

Baca: BNN Provinsi Kalbar Musnahkan 1,3 Kg Sabu, Begini Caranya

"Untuk mengajukan keberatan atau sengketa ke Mahkamah Konstitusi, nanti bisa di lakukan oleh Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon perseorangan atau calon DPD, dan Partai Politik peserta pemilu. Artinya jika nanti di ajukan ke MK, maka yang melaporkannya atau yang mengajukan keberatan adalah Partai politik pengusung, kalau Calegnya sendiri tidak bisa," katanya.

Hal itu lantaran tahapan di tingkat Kabupaten dan Provinsi sudah selsai. Karena tahapan Pleno dari tingkat Kecamatan hingga Kabupaten, bahkan provinsi sudah selsai di lakukan.

"Dan keberatan itu bisa di sampaikan ke MK, setelah penetapan secara Nasional, nantinya ada waktu 3 kali 24 jam untuk bisa dilakukan penyampaian keberatan," ungkapnya.

"Nantinya jika sengketa di MK dimenangkan, maka nanti KPU RI yang akan memerintahkan kita untuk melaksanakan hasil putusan MK, baru dilaksanakan oleh KPU Kabupaten," jelasnya.

Ia pun menjelaskan, kemarin pada saat dilakukan Pleno di tingkat Kabupaten pun tidak ada keberatan dari Parpol peserta pemilu.

Sehingga pada saat Pleno kemarin dianggap clear, lantaran memang tidak ada keberatan dari pihak saksi dan pihak-pihak lainnya. Sehingga pleno kemarin bisa ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sambas.

Sekali lagi ia tegaskan, jika memang ada yang keberatan, bisa mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Karena untuk tahapan di Kabupaten sudah selesai. 

Penulis: M Wawan Gunawan
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved