Advetorial

Kajati Kalbar dan BPJS Kesehatan Tanda Tangani MoU Kepatuhan Kepesertaan se Kalbar

BPJS Kesehatan bersama dengan Kejati Provinsi Kalbar dan Kejari se Kalbar secara resmi tanda tangani MoU terkait pengawasan

Kajati Kalbar dan BPJS Kesehatan Tanda Tangani MoU Kepatuhan Kepesertaan se Kalbar
TRIBUNPONTIANAK/Hamdan
Deputi Direksi Wilayah Banten Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Fachrurrazi dan Kejati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol Usai Tanda Tangani MoU Koordinasi, pengawasan dan Kepatuhan se Kalbar di Aula Kejati Provinsi Kalbar 

Kajati Kalbar dan BPJS Kesehatan Tanda Tangani MoU Kepatuhan Kepesertaan se Kalbar

PONTIANAK - BPJS Kesehatan bersama dengan Kejati Provinsi Kalbar dan Kejari se Kalbar secara resmi tanda tangani MoU terkait pengawasan dan pemeriksaan serta kepatuhan se Kalbar.

Penandatanganan MoU tersebut secara langsung oleh Deputi Direksi Wilayah Banten Kalimantan Barat dan Lampung BPJS Kesehatan Fachrurrazi, Kepala Kejati Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol dan seluruh Kejari se Kalbar di Aula Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar. Senin (13/5/2019)

Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalbar Baginda Polin Lumban Gaol menuturkan kejaksaan melalui surat kuasa khusus dapat melakukan pembinaan dan pendampingan hukum perdata baik di dalam maupun diluar persidangan untuk BPJS.

Baca: Bawaslu Sambas: Kami Terbuka Dengan Segala Masukan dan Kritik

Baca: Aswandi: Sistem Penerimaan Siswa Baru Menjadikan Sekolah Swasta Lebih Unggul

Baca: TERPOPULER - Klasemen Akhir Liga Inggris 2019, Pemain Persipura Jayapura, hingga Reaksi Jungkook BTS

Dengan surat kuasa khusus, permasalahn hukum yang mungkin dihadapi oleh BPJS misalnya terhadap kemungkinan kasus yang menyangkut soal claim, atau bahkan masalah internal.

"Kita dari kejaksaan didalam MoU ini secara konsisten akan terus melakukan upaya sosialiasi tentang peran penting BPJS dalam melakukan penjaminan kesehatan," ujarnya.

Selain itu, peran penting dari pihak perusahaan sendiri secara sadar untuk mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta BPJS Kesehatan. Menurutnya berdasarkan data bahwa kepesertaan BPJS Kesehatan dari kelompok Pekerja Penerima Upah cukup besar yakni sekitar 63 persen.

"Ini PR kita semua. Kita juga sudah meminta kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri se Kalbar untuk mensosialiasikan kepada para perusahaan untuk patuh terhadap kepesertaan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Maskartini
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved