ILC TVOne: Dini Purwono Bantah Tudingan Terkait PSI, Dahnil Anzar Simanjuntak Tertawa Terbahak-bahak

ILC TVOne : Dini Purwono Bantah Tudingan Terkait PSI, Dahnil Anzar Simanjuntak Tertawa Terbahak-bahak

Indonesia Lawyers Club (ILC) adalah acara diskusi di stasiun televisi swasta TVOne setiap hari Selasa mulai pukul 20.00 WIB. 

Topik-topik hangat yang jadi buah bibir di masyarakat Indonesia selalu dibahas di forum ILC.

Tak hanya soal politik, tapi juga bidang lain seperti sosial, hukum, kesehatan dan bidang-bidang lainnya.

Kupasan menjadi tajam karena menghadirkan narasumber berkompeten dan profesional.  

Pada edisi 9 April 2019, ILC mengangkat topik "El Clasico Jokowi VS Prabowo: Siapa Pemenangnya?". 

Sejumlah narasumber dihadirkan diantaranya Pengamat Politik Effendi Gazali, Pengamat Politik Burhanudin Muhtadi, Pengamat Politik Rahmad Satria dan Juru Bicara Tim Kampanye Nasional (TKN). 

Baca: VIDEO ILC: Budiman Sudjatmiko Vs Dahnil Anzar Simanjuntak, Debat Seru Saling Bantah Narasi Ketakutan

Baca: ILC TVOne Tadi Malam, Sampai Teriak! Debat Panas Tensi Tinggi Ferdinand Hutahaean Vs Razman Arif

Kemudian Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno Dahnil Anzar Simanjuntak, Ustaz Haikal Hassan, Ferdinand Hutahaean dan narasumber lainnya. 

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini Purwono tidak terima atas pernyataan yang dilontarkan oleh Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak. 

Pasalnya, Dahnil Anzar Simanjuntak terkesan menyalahkan PSI. 

"Karena tadi Bang Dahnil sebut PSI, saya klarifikasi. Saking pintarnya Bang Dahnil salah," bantah Dini Purwono. 

Dini Purwono menjelaskan yang katakan kampanye Prabowo di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) hal tidak lazim adalah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Bukan PSI," tegas Dini Purwono.

Baca: VIDEO ILC TVOne Debat Sengit Ustaz Haikal Hassan Vs Razman Arif, Karni Ilyas Berupaya Menenangkan

Baca: Tantang Pemirsa di ILC TVOne, Effendi Gazali : Percaya Lembaga Survei Membiayai Sendiri Surveinya?

Dahnil Anzar Simanjuntak yang tidak sepaham langsung membantah seketika. 

"Anda salah. Coba lihat berita, pernyataan Raja Juli Antoni," tepisnya.

Dini Purwono menimpali yang menulis surat dan menyatakan kampanye Prabowo itu tidak lazim adalah SBY. 

Ia meminta Dahnil tidak melupkan pernyataan-pernyataan lainnya. 

"Kita bilang kampanye Prabowo tidak inklusif, tidak Bhinneka. Bukan tidak lazim. Jangan dibalik-balik," pinta Dini Purwono.

Dahnil Anzar Simanjuntak kembali membantah bahwa terkait surat SBY, pihaknya sudah komunikasi. 

Baca: LIVE ILC TVOne Sedang Berlangsung, Karni Ilyas Jelaskan Terkait Pertemuannya dengan Jokowi & Prabowo

Baca: Audrey Pontianak - Siap Jenguk AU, Ria Ricis Bawa Banyak Squishy

Dahnil juga meminta agar Dini Purwono membuka situs yang memuat pernyataan Raja Juli Antoni dalam pemberitaan.

"Eh, mbak Dini. Anda buka situsnya. Pernyataan Antoni," pinta Dahnil. 

Jengah akan saling debat terkait hal itu, Dini Purwono langsung ingin menyudahi perdebatan.

"Eh, saya tidak mau debat. Debat-debat kayak gini tidak mutu," terang dia. 

Dahnil meminta kembali agar Dini Purwono membuka pernyataan Raja Juli Antoni yang mengatakan kampanye Prabowo tidak lazim.

"Anda buka situsnya. Kalau Pak SBY sudah clear. Tidak masalah, no problem. Karena beliau tahu," jelas Dahnil Anzar Simanjuntak.  

Selain tudingan terkait pernyataan kampanye tidak lazim, Dini Purwono juga membantah penyebutan namanya mengenai golongan putih (golput). 

"Saya bukan mengancam golput. Tapi, secara filosofi saya tidak mendukung dan tidak setuju dengan golput," tegas dia.  

Dini Purwono menimpali dirinya paham karena golput itu terjadi karena partai politik belum melaksanakan tugasnya dengan baik selama ini.

Menurut dia, seyogyanya partai politik harus melakukan edukasi politik kepada publik. 

"Tidak pernah alih-alih melakukan edukasi politkk , mereka malah menyebarkan hoaks. Sekarang saya juga mau menanggapi kebakaran hutan ........," imbuh dia.  

Belum selesai menyatakan maksudnya, Presiden ILC Karni Ilyas memotong pembicaraan Dini Purwono agar tidak keluar konteks pembicaraan.

Terlihat Dahnil Anzar Simanjuntak tertawa terbahak-bahak ketika Karni Ilyas menegur Dini Purwono.  

Namun, Dini Purwono tetap melanjutkan penyataannya. 

"Ini untuk edukasi publik. Kita harus bedakan error in data dan hoaks," tandasnya.

Berikut debat Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Dini Purwono dan Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Uno, Dahnil Anzar Simanjuntak :

Isi Surat SBY

Sebelumnya, Raja Juli Antoni sempat melontarkan pernyataan terkait Kampanye Akbar Prabowo-Sandiaga di GBK.

Menurutnya, kampanye Prabowo tidak lazim, dan ia setuju dengan SBY.

Namun, SBY menyampaikan pernyataan protes tersebut sebelum kampanye Prabowo digelar, tepatnya pada Sabtu (6/4/2019).

Sedangkan kampanye Prabowo digelar pada Minggu (7/4/2019).

Protes SBY berisi sejumlah kritik berdasarkan draft pertama kampanye yang ia terima.

Surat SBY yang bocor memperlihatkan bahwa pesan itu ditujukan pada tiga elit Demokrat yakni Amir Syamsudin, Syarief Hasan, dan Hinca Pandjaitan.

Dalam suratnya, SBY mengatakan dirinya sempat menerima kabar soal konsep kampanye Prabowo-Sandi.

Menurutnya, kampanye itu tak lazin dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif.

Lalu, SBY meminta agar para elit Demokrat tersebut memberi saran pada Prabowo agar mengadakan kampanye yang mencerminkan kebhinekaan dan persatuan.

Selain pada Prabowo, SBY juga menitipkan surat itu untuk disampaikan pada capres 01 Joko Widodo (Jokowi).

Hal itu berkaitan dengan isu pro Pancasila dan pro Khilafah.

Berikut isi surat Susilo Bambang Yudhoyono yang diterima oleh TribunWow.com, Minggu (7/4/2019) :

Isi Lengkap Surat SBY:

Kepada yang terhormat

1.Ketua Wanhor PD Amir Syamsudin

2.Waketum PD Syarief Hassan

3. Sekjen PD Hinca Panjaitan

Bismilahirrahmanirrahim

Assalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh

Salam Sejahtera

Salam Demokrat !

Sebenarnya saya tidak ingin mengganggu konsentrasi perjuangan politik jajaran Partai Demokrat di tanah air, utamanya tugas kampanye pemilu yang tengah dilakukan saat ini, karena terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 yang lalu saya sudah memandatkan dan menugaskan Kogasma dan para pimpinan partai untuk mengemban tugas penting tersebut.

Sungguhpun demikian, saya tentu memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan agar kampanye yang dijalankan oleh Partai Demokrat tetap berada dalam arah dan jalur yang benar, serta berlandaskan jati diri, nilai dan prinsip yang dianut oleh Partai Demokrat.

Juga tidak menabrak akal sehat dan rasionalitas yang menjadi kekuatan partai kita.

Sore hari ini, Sabtu, tanggal 6 April 2019 saya menerima berita dari tanah air tentang "set up", "run down" dan tampilan fisik kampanye akbar atau rapat umum pasangan capres-cawapres 02, Bapak Prabowo Subianto-Bapak Sandiaga Uno, di Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta.

Karena menurut saya apa yang akan dilakukan dalam kampanye akbar di GBK tersebut tidak lazim dan tidak mencerminkan kampanye nasional yang inklusif, melalui sejumlah unsur pimpinan Partai Demokrat saya meminta konfirmasi apakah berita yang saya dengar itu benar.

Malam hari ini, saya mendapat kepastian bahwa informasi yang didapat dari pihak lingkaran dalam Bapak Prabowo, berita yang saya dengar itu mengandung kebenaran.

Sehubungan dengan itu, saya minta kepada Bapak bertiga agar dapat memberikan saran kepada Bapak Prabowo Subianto, Capres yang diusung Partai Demokrat, untuk memastikan hal-hal sebagai berikut:

Penyelenggaraan kampanye nasional (dimana Partai Demokrat menjadi bagian didalamnya) tetap dan senantiasa mencerminkan "inclusiveness", dengan sasanti "Indonesia Untuk Semua" Juga mencerminkan kebhinekaan atau kemajemukan. Juga mencerminkan persatuan. "Unity in diversity".

Cegah demonstrasi apalagi "show of force" identitas, baik yang berbasiskan agama, etnis serta kedaerahan, maupun yang bernuansa ideologi, paham dan polarisasi politik yang ekstrim.

Pemilihan Presiden yang segera akan dilakukan ini adalah untuk memilih pemimpin bangsa, pemimpin rakyat, pemimpin kita semua. Karenanya, sejak awal "set up"nya harus benar. Mindset kita haruslah tetap "Semua Untuk Semua" , atau "All For All".

Calon pemimpin yang cara berpikir dan tekadnya adalah untuk menjadi pemimpin bagi semua, kalau terpilih kelak akan menjadi pemimpin yang kokoh dan insya Allah akan berhasil.

Sebaliknya, pemimpin yang mengedepankan identitas atau gemar menghadapkan identitas yang satu dengan yang lain, atau yang menarik garis tebal "kawan dan lawan" untuk rakyatnya sendiri, hampir pasti akan menjadi pemimpin yang rapuh. Bahkan sejak awal sebenarnya dia tidak memenuhi syarat sebagai pemimpin bangsa.

Saya sangat yakin, paling tidak berharap, tidak ada pemikiran seperti itu (sekecil apapun) pada diri Pak Jokowi dan Pak Prabowo.

Saya pribadi, yang mantan Capres dan mantan Presiden, terus terang tidak suka jika rakyat Indonesia harus dibelah sebagai "pro Pancasila" dan "pro Kilafah".

Kalau dalam kampanye ini dibangun polarisasi seperti itu, saya justeru khawatir jika bangsa kita nantinya benar-benar terbelah dalam dua kubu yang akan berhadapan dan bermusuhan selamanya.

Kita harus belajar dari pengalaman sejarah di seluruh dunia, betapa banyak bangsa dan negara yang mengalami nasib tragis (retak, pecah dan bubar) selamanya. The tragedy of devided nation.

Saya pikir masih banyak narasi kampanye yang cerdas dan mendidik. Seperti yang kita lakukan dulu pada pilpres tahun 2004, 2009 dan 2014. Bangsa kita sangat majemuk. Kemajemukan itu di satu sisi berkah, tetapi disisi lain musibah. Jangan bermain api, terbakar nanti.

Para kader pasti sangat ingat, Partai Demokrat adalah partai Nasionalis-Relijius. Bagi kita Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika adalah harga mati.

Tidak boleh NKRI menjadi Negara Agama ataupun Negara Komunis. Indonesia adalah "Negara Pancasila" dan juga "Negara Berke-Tuhanan". Inilah yang harus diperjuangkan oleh Partai Demokrat, selamanya.

Saya berpendapat bahwa juga tidak tepat kalau Pak Prabowo diidentikkan dengan kilafah. Sama tidak tepatnya jika kalangan Islam tertentu juga dicap sebagai kilafah ataupun radikal.

Demikian sebaliknya, mencap Pak Jokowi sebagai komunis juga narasi yang gegabah. Politik begini bisa menyesatkan. Sejak awal harusnya narasi seperti ini tidak dipilih. Tetapi sudah terlambat. Kalau mau, masih ada waktu untuk menghentikannya.

Dari pada rakyat dibakar sikap dan emosinya untuk saling membenci dan memusuhi saudara-saudaranya yang berbeda dalam pilihan politik, apalagi secara ekstrim, lebih baik diberi tahu , apa yang akan dilakukan Pak Jokowi atau Pak Prabowo jika mendapat amanah untuk memimpin Indonesia 5 tahun mendatang (2019-2024). Apa solusinya, apa kebijakannya?.

Tinggalkan dan bebaskan negeri ini dari benturan identitas dan ideologi yang kelewat keras dan juga membahayakan. Gantilah dengan platform, visi, misi dan solusi. Tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti rakyat. Sepanjang masa kampanye, bukan hanya pada saat debat saja.

Demikian Pak Amir, Pak Syarief dan Pak Hinca pesan dan harapan saya. Ketika saya menulis pesan ini, saya tahu AHY berada dalam penerbangan dari Singapura ke Jakarta, setelah menjenguk Ibu Ani yang masih dirawat di NUH.

Partai Demokrat harus tetap menjadi bagian dari solusi, dan bukan masalah. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita.

Wassalamualaikumwarahmatullahiwabarakatuh.

Singapura, 6 April 2019

Prof. Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono. (*)

Lebih dekat dengan kami, follow akun Instagram (IG) Tribun Pontianak :