Bupati Karolin: Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa berharap pemanfaatan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bisa digunakan

Bupati Karolin: Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan padat karya tunai desa yang dilaksanakan di aula besar Kantor Bupati Landak pada Sabtu (6/4/2019). 

Bupati Karolin: Pemanfaatan Dana Desa Harus Tepat Sasaran

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, LANDAK - Bupati Landak dr Karolin Margret Natasa berharap pemanfaatan dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat bisa digunakan tepat sasaran dan mengacu pada skala prioritas kebutuhan dalam penggunaannya.

Hal tersebut disampaikan Karolin saat membuka rapat koordinasi dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana desa dan pelaksanaan padat karya tunai desa yang dilaksanakan di aula besar Kantor Bupati Landak pada Sabtu (6/4/2019).

"Kita bersyukur dialokasikan dana desa yang besar, jadi saya ingin ini dimanfaatkan dengan tepat sesuai kewenangan yang diberikan mengutamakan hal prioritas," ujar Karolin.

Acara Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh Kapolres Landak, Danyon Armed, Dandim Ngabanga, Kepala OPD, Camat ,Kepala Desa dan Perangkat Desa se Kabupaten Landak, dan mendatangkan langsung Pelaksana Tugas Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Sonny Harry Budiotomo Harmadi untuk memberikan materi.

Menurut karolin keberadaan Pemerintahan desa sangat penting untuk membangun dan memberdayakan masyarakat didaerah secara langsung. Pemerintahan Desa, sebut Karolin merupakan tonggak terdepan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pernyataan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan juga sekaligus memperkuat otonomi asli desa. Pengaturan desa menurut Undang-Undang ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang kuat bagi desa untuk mengatur dan mengurus urusan desanya sendiri.

Selain itu, dengan adanya Undang-Undang ini dapat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa.

"Undang-Undang tentang desa ini dapat memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia," jelasnya.

Karolin juga mengapresiasi Pemerintah Pusat yang terus berupaya membangun masyarakat desa dengan pemberian dana desa yang besar.

Baca: M Berkah Gamulya: Mahasiswa Sangat Dibutuhkan Dalam Program Pencegahan dan Penindakan Korupsi

Baca: Apresiasi KPU, Rizki: Harap Bimtek Terealisasi Hingga Lini Paling Bawah

Baca: Bupati Landak Minta KONI Landak Tingkatkan Prestasi

Baca: Selebgram Ara: Privacy dan Taat Pajak Itu Penting

Halaman
12
Penulis: Alfon Pardosi
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved