Gubernur Kalbar Serahkan 1185 Sertifikat Tanah Kepada Warga di Desa Tae

Gubernur Kalimantan Barat, H Sutarmidji menyerahkan 1185 Sertifikat Tanah secara simbolis kepada warga di Desa Ketemenggungan Tae

Gubernur Kalbar Serahkan 1185 Sertifikat Tanah Kepada Warga di Desa Tae
TRIBUNPONTIANAK/ISTIMEWA
Gubernur Kalbar, H Sutarmidji, Bupati Sanggau, Paolus Hadi, Tenaga Ahli Utama Kantor Presiden dan undangan lainya saat foto bersama usai menyerahkan 1185 Sertifikat Tanah secara simbolis kepada warga di Desa Ketemenggungan Tae, Kecamatan Balai, Kabupaten Sanggau, Jumat (29/3/2019). Ist 

“Jika ditotal maka kawasan hutan lindung yang beririsan dengan kawasan desa adalah seluas 683,76 hektare atau 26,93 persen. Sementara kawasan hutan produksi biasa seluas 1.434,87 hektare atau 56,52 persen. Artinya hanya tersisa sekitar 419,92 hektare atau 16,55 persen saja lahan milik masyarakat, ”jelasnya.

Fakta ini didapat dari hasil pemetaan partisipatif masyarakat desa yang difasilitasi Perkumpulan Pancur Kasih (PPK) dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau pada 2013 lalu. Pelepasan status tanah tersebut merupakan impian seluruh masyarakat adat.

“Pelepasan tersebut dirasa sebagai keadilan sosial yang dirasakan masyarakat terutama kawasan hutan yang sering disalahgunakan oleh perusahaan yang berujung pada sengketa, ”ujarnya.

Bupati Sanggau Paolus Hadi, mengucapkan Selamat kepada masyarakat yang sudah menerima sertifikat hari ini, tentunya kami selaku pemerintah memberitahukan kepada penerima sertifikat hari ini yang terdiri dari 17 desa, sengaja kami kumpulkan untuk memberikan pemahaman kepada yang hadir.

“Bahwa ada tanah yang sudah dan bisa diakui sertifikatnya sebagai milik pribadi dan ada juga tanah yang tidak bisa diakui secara pribadi, contohnya hutan adat ini yang memiliki hukum adatnya sendiri dengan kawasan hutan adat, ”tuturnya.

Pelepasan hutan adat ini adalah pelepasan hutan adat terbesar di Indonesia yang pernah diserahkan oleh presiden yaitu dengan luas 2.189 hektar, tentunya dengan telah disahkannya hutan adat ini bisa meningkatkan perekonomian serta sumber daya manusianya.

“Dan kita ketahui ini perjuangan yang cukup panjang untuk kita lalui bersama, sertifikat ini tidak bisa dijual sembarangan tentunya ada hukum adat yang mengaturnya. Hasil dalam acara musyawarah nanti selesainya pada tanggal 1 nanti, akan ada hasil dari musyawarah ini dengan diikuti Staf Ahli Presiden yang akan selalu memonitor sampai selesai di desa Tae, ”tegasnya.

Kepala Kanwil BPN Provinsi Kalbar, Samad Soemarga menyampaikan Bahwa, program reforma agraria Presiden Jokowi bukan hanya bagi-bagi sertifikat tanah yang sering diberitakan selama ini. Namun ia menegaskan bahwa pembagian sertifikat hanya salah satu skema dari reforma agrarian.

“Juga soal akses-akses dalam kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan lahan sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat. reforma agraria adalah penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset yang disertai dengan penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia, ”tegasnya.

Dua hal penting yang terdapat dalam reforma agraria, yakni penataan aset dan akses. Kita tata aset-asetnya agar berkeadilan dan aksesnya sendiri adalah memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penerima reforma agraria dalam bentuk penyediaan infrastruktur, dukungan pasar, permodalan, teknologi dan pendampingan lainnya sehingga subyek reforma agraria dapat mengembangkan kapasitasnya.

Halaman
123
Penulis: Hendri Chornelius
Editor: madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved