Hadiri Rakerda Program KKBPK 2019 di Kalbar, M Yani Sampaikan Hal Ini

Hadiri Rakerda Program KKBPK 2019 Di Kalbar, M Yani Sampaikan  Hal Ini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rapat Kerja Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana Pembangunan Keluarga (KKBPK) Kalbar diselenggarakan di Grand Mahkota Hotel, Jalan Sidas Tengah, Kota Pontianak, Kamis (21/3/2019).

Sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam membantu pemerintah daerah kabupaten dan Kota dalam melaksanakan kewenangannya guna mendukung prioritas nasional.

Maka sejak tahun 2008 telah disalurkan dana transfer ke daerah dalam bentuk DAK Fisik Sub Bidang KB yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan negara. 

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga (KPSK)  BKKBN, Dr M Yani pada pembukaan Rapat kerja daerah (Rakerda) menyampaikan untuk tahun 2019, total DAK Fisik Sub Bidang KB bagi Kabupaten dan Kota se Kalbar adalah  Rp.11.934.431.000, DAK penugasan sebesar Rp. 120.000.000,dan BOKB sebesar Rp. 52.554.183.000.

Baca: VIDEO: BNNK Sanggau Gelar Sosialisasi Program Rehabilitasi dan Pasca Rehabilitasi

Baca: Murid SD di Kapuas Hulu Jadi Korban Rudapaksa Saat Pulang Sekolah, Pelaku Lontarkan Ancaman

“Kami berharap, dana transfer tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal bersama anggaran yang telah disiapkan melalui APBD masing-masing Kabupaten dan Kota guna mendukung pelaksanaan program KKBPK di lapangan,” ujar M Yani.

Selanjutnya ia juga mengatakan sejak tahun 2016, seluruh OPD KB Kabupaten dan Kota (kecuali Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta) menerima Dana Bantuan Operasional KB (BOKB) yang setiap tahunnya mengalami peningatan yang sangat signifikan. 

Secara khusus, pada tahun 2019 juga terdapat DAK Penugasan guna membantu penurunan stunting di kabupaten dan kota yang masuk dalam daftar wilayah stunting. 

Untuk menjaga kesinambungan, konsistensi dan sinkronisasi program KKBPK dari tingkat pusat hingga lini lapangan, BKKBN yang dibantu oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara serta Pemerintah Kabupaten/kota, maka sejak tanggal 1 Januari 2018 telah mengalihkan status 15.137 tenaga PKB/PLKB dari ASN Daerah menjadi ASN Pusat.

Walaupun demikian, ratio PKB/PLKB dibandingkan dengan desa/kelurahan masih sangat jauh dari harapan, sekitar 6-7 desa/kelurahan setiap PKB/PLKB.

Pihaknya memerlukan lebih kurang 40.000 tenaga PKB/PLKB untuk mendekati ratio 1 orang PKB/PLKB membina 2-3 desa/kelurahan. 

"Meningkatkan kinerja petugas lapangan merupakan kerja bersama pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota, untuk itu BKKBN membutuhkan masukan untuk perbaikan sistem pengelolaan dan pendayagunaan penyuluh keluarga berencana secara optimal," ujarnya.
    
“Semenjak dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, pada tanggal 14 Januari 2016, kini telah terbentuk sebanyak 14.098 Kampung KB yang tersebar di seluruh Indonesia,” pungkasnya.

Kegiatan di Kampung KB dititik beratkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga bersama sektor terkait melalui sumber pendanaan yang beragam. 

Inovasi dan gerakan Kampung KB ini merupakan langkah konkret BKKBN dalam upaya mempercepat capaian program KKBPK di daerah tertentu yang masih tertinggal dibandingkan dengan daerah sekitarnya. 

Baca: VIDEO: KPU Sekadau Gelar Rapat Konsolidasi

Sesuai mandat yang diberikan oleh negara kepada BKKBN melalui Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang  Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka BKKBN mengambil tugas dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kualitas keluarga Indonesia. 

Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan 8 fungsi keluarga. 

Sejak 1.000 hari pertama kehidupan, usia remaja, dewasa, berkeluarga, hingga lansia, BKKBN memiliki pengalaman dan program aksi di setiap tahapan kehidupan tersebut dan dilayani melalui akitivitas kelompok kegiatan yang terintegrasi dengan gerakan pembangunan lainnya. 

Kelompok kegiatan tersebut disesuaikan dengan siklus kehidupan yakni kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang sudah ditetapkan menjadi salah satu aksi layanan publik terintegrasi sampai dengan tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan. 

Saat ini sedang disiapkan rancang-bangun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang akan menjadi based-line data dan parameter pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia masa depan. 

Parameter ini telah dicantumkan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024.

Kemudian ia mengatakan Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 persen periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016.

Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini, konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (atau TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018. 

Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, adalah meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan.

Perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada tahun 1991, menjadi 21 tahun pada tahun 2018.

Penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk  untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2012. 

Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif. 

Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030. 

Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan. 

Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografi tersebut, maka proporsi penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan, untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat agar penduduk berusia lanjut “lebih sejahtera di hari tua; dan tidak tua sebelum kaya”. 

“Terimakasih yang sama kami sampaikan kepada mitra setrategis yang telah bahu membahu bersama BKKBN menyampaikan pesan dan melayani keluarga-keluarga Indonesia dalam merencanakan hidup sehat dan sejahtera melalui program KKBPK,” tutupnya.