Hadiri Rakerda Program KKBPK 2019 di Kalbar, M Yani Sampaikan Hal Ini
Meningkatkan kinerja petugas lapangan merupakan kerja bersama pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota
Penulis: Anggita Putri | Editor: Jamadin
lihat foto
Pembangunan keluarga dilakukan melalui pendekatan siklus hidup dan penerapan 8 fungsi keluarga.
Sejak 1.000 hari pertama kehidupan, usia remaja, dewasa, berkeluarga, hingga lansia, BKKBN memiliki pengalaman dan program aksi di setiap tahapan kehidupan tersebut dan dilayani melalui akitivitas kelompok kegiatan yang terintegrasi dengan gerakan pembangunan lainnya.
Kelompok kegiatan tersebut disesuaikan dengan siklus kehidupan yakni kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R), Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL), serta Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) yang sudah ditetapkan menjadi salah satu aksi layanan publik terintegrasi sampai dengan tingkat kecamatan dan desa serta kelurahan.
Saat ini sedang disiapkan rancang-bangun Indeks Pembangunan Keluarga (IPK) yang akan menjadi based-line data dan parameter pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia masa depan.
Parameter ini telah dicantumkan dalam rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024.
Kemudian ia mengatakan Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 persen periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016.
Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini, konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (atau TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018.
Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, adalah meningkatnya Median Usia Kawin Pertama (MUKP) perempuan.
Perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada tahun 1991, menjadi 21 tahun pada tahun 2018.
Penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2012.
Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif.
Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030.
Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka periode bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan.
Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografi tersebut, maka proporsi penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan, untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat agar penduduk berusia lanjut “lebih sejahtera di hari tua; dan tidak tua sebelum kaya”.
“Terimakasih yang sama kami sampaikan kepada mitra setrategis yang telah bahu membahu bersama BKKBN menyampaikan pesan dan melayani keluarga-keluarga Indonesia dalam merencanakan hidup sehat dan sejahtera melalui program KKBPK,” tutupnya.
