ICMI Sintang Umumkan Hasil Kajian Tentang Pendirian PTN di Calon Provinsi Kapuas Raya

ICMI Sintang Umumkan Hasil Kajian Tentang Pendirian PTN di Calon Provinsi Kapuas Raya

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINTANG - Ikatan Cendikiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) Kabupaten Sintang melakukan Publikasi Hasil Kajian Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Calon Provinsi Kapuas Raya (PKR) di Sekretariat ICMI Kabupaten Sintang, Rabu (20/3/2019) pagi.

Wacana dan agenda pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) sebagai pemekaran dari provinsi Kalimantan Barat, terus bergulir dan saat ini semakin menguat karena mendapat dukungan riil dari Bapak Gubernur Kalimantan Barat.

Kondisi ini menginsiprasi ICMI Organisasi Daerah Kabupaten Sintang untuk ikut serta berkontribusi dengan melakukan kajian tentang pendirian perguruan tinggi negeri (PTN) di wilayah calon Provinsi Kapuas Raya.

Apalagi disadari secara obyektif, PTN menjadi salah satu kebutuhan paling dasar bagi masyarakat wilayah Timur Kalbar Barat (Kabupaten Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu) dalam menyongsong bonus demografi di tahun 2030 serta merespon revolusi industri 4.0.

Baca: Polres Sintang Gelar Istighosah dan Doa Bersama untuk Pemilu yang Damai

Baca: Polres Sintang Gelar Istighosah dan Doa Bersama untuk Pemilu yang Damai

Baca: JADWAL Kualifikasi Euro 2020 Pekan Ini, Belanda, Inggris, Italia, Portugal hingga Spanyol

Baca: Ombudsman: Masyarakat Berhak Awasi Pelayanan Publik Pemda

Bahkan secara faktual, terlihat suatu masalah yang serius yakni indikator angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Kalimantan Barat hanya 20,98 persen, menjadi yang paling rendah di antara semua Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan.

Dibanding provinsi Kalimantan Utara sebagai provinsi termuda, Provinsi Kalbar berada di bawah karena APK Provinsi Kaltara sudah mencapai 24,35 persen.

Kemudian hal-hal menjadi fokus kajian pendirian/pembentukan PTN di Wilayah PKR ini yaitu:

Pertama; Apakah pendirian PTN di wilayah PKR sudah sangat layak dilihat faktor-faktor strategis wilayah yang ada?

Kedua; Bagaimana pola yang paling tepat dalam pendirian PTN di Wilayah PKR?

Ketiga; Apa jenis perguruan tinggi yang paling sesuai dengan kebutuhan wilayah di cakupan Wilayah PKR?

Keempat; Apa fakultas, jurusan dan program studi yang dianggap relevan di PTN Wilayah PKR?

Dengan menjawab berbagai pertanyaan tersebut, akan dapat disusun suatu opsi kebijakan pembentukan PTN di Wilayah PKR.

Lebih jauh lagi, tersedianya bahan dasar untuk melakukan studi kelayanan pendirian PTN di di Wilayah PKR oleh Pemerintah.

Kajian yang dilakukan pada bulan awal Februari-pertengahan Maret 2019 ini, menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif.

Pendekatan yang dipakai adalah analisis dokumenter dan analisis keputusan serta pengolahan data secara deskriptik kualitatif dan kuantitatif.

Kesimpulan yang dihasilkan kajian yaitu;

Pertama; Bahwa PTN di cakupan wilayah PKR sudah sangat layak dilihat dari aspek input dan output.

Input berkaitan dengan berbagai faktor yang menjadi masukan sehingga PTN menjadi dibutuhkan untuk dihadirkan atau berdiri.

Sedangakan output berhubungan dengan pemahaman setelah adanya PTN akan menghasilkan hal-hal yang bernilai positif bagi daerah.

Dilihat dari persepektif input, pendirian PTN di wilayah PKR yaitu:

(1) Masukan potensi SDA yang beragam, dimana PTN akan menetak tenaga-tenaga ahli di berbagai bidang yang siap bekerja memanfaatkan SDA yang ada di wilayah PKR

(2) Angka Partisipasi Kasar (APK) yang hanya 20 persen APK PT di Kalbar sehingga perlu ditingkatkan berdirinya PTN akan dapat meningkatkan APK terutama di wilayah PKR

(3) Potensi calon mahasiswa yang besar yaitu sekitar 36 ribu calon mahasiswa. Apabila diasumsikan hanya 30% saja yang mampu melanjutkan ke perguruan tinggi, maka ada sekitar 12 ribu calon mahasiswa setiap tahun untuk masuk ke PTN di wilayah PKR. Angka 12 ribu ini sudah sangat cukup bagi PTN di wilayah PKR untuk beroperasi sebagai lembaga pendidikan.

(4) Belum adanya perguruan tinggi negeri (PTN), karena faktanya hanya 10 pendidikan tinggi yang ada saat ini berstatus PTS yang biaya kuliahnya relatif mahal dan kualitas perkuliahannya masih belum maksimal. Pendirian PTN di wilayah PKR menjadi suatu solusi untuk meringankan biaya kuliah dan meningkatkan mutu perkuliahan, yang dapat menjadi daya ungkit bagi kemajuan daerah.

(5) PKR sebagai daerah Terluar, Terdepan Dan Tertinggal atau 3 T, khususnya daerah perbatasan di 3 Kabupaten (Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu] perlu diperhatikan secara khusus oleh pemerintah pusat. Kebijakan afirmatif bagi daerah 3 T khususnya mendirikan PTN harus diterapkan.

Sedangkan dari persepektif ouput, pendirian PTN di wilayah PKR dapat dijelaskan sebagai berikut:

(1). Setelah berdirinya PTN di wilayah PKR diprediksi akan mampu meningkatkan APK yang semuala hanya 20% dapat berubah menjadi 30-40%. Hal ini akan sangat positif bagi akses masyarakat dalam menikmati pelayanan pendidikan tinggi di wilayah PKR.

(2) Hadirnya PTN di wilayah PKR juga akan dapat mengurangi urbanisasi pendidikan di wilayah PKR. Sebab selama ini telah terjadi urbanisasi pendidikan tinggi yang cukup signifikan terutama ke pulau jawa. Dengan hadirnya PTN di wilayah PKR, maka tersedia pilihan baru bagi orang tua atau siswa/i yang lulus SMA/SMK untuk masuk PTN yang secara jarak sangat dekat, tidak meningalkan daerah asal dan terpenuhinya minat pendidikan yang diharapkan.

(3) Dengan hadirnya PTN di wilayah PKR akan menjanjikan tersedianya stok calon-calon tenaga kerja luluan PTN yang memiliki kemampuan baik keilmuan dan skill yang siap masuk ke dalam lapangan kerja yang ada di daerah. Dengan demikian, kebutuhan tenaga kerja profesional akan dapat dicetak oleh PTN di wilayah PKR.

(4) Hadirnya PTN di wilayah PKR akan dapat mendorong peningkatan produktifitas ekonomi daerah, karena tersedianya jumlah dan mutu SDM yang berpendidikan, memiliki wawasan dan skill yang dapat memanfaatkan sumber daya daerah secara optimal.

(5) Hadirnya PTN di wilayah PKR pada akhirnya akan memberikan kontribusi meningkatnya daya saing daerah di cakupan PKR. Daya saing daerah sangat ditopang oleh kualitas SDM yang dominan di suatu wilayah dan hal ini karena peran dan fungsi PTN di daerah.

Kedua; Mengacu pada hasil analisis dari masing-masing opsi baik opsi pendirian PTN baru atau opsi merubah status PTS menjadi PTN, maka opsi pendirian PTN baru merupakan pilihan yang paling menguntungkan untuk diambil. Sebab, hasil analisis yang dilakukan menunjukan perubahan PTS ke PTN memiliki potensi masalah yang lebih besar.

Ketiga; Pilihan jenis Perguruan Tinggi Negeri di cakupan PKR adalah Universitas Teknologi yang substansinya memuat gabungan nuansa universitas dan politeknik yang menerapkan konsep Universitas Enterprenership. jenis PTN seperti ini dainggap lebih adaptif dengan potensi wilayah, perkembangan ekonomi global serta tuntutan revolusi industri 4.0 yang mulai berlangsung.

Keempat; mengenai fakultas dan program studi yang tepat di Universitas Teknologi pada wilayah cakupan Provinsi Kapuas raya (PKR) adalah 7 Fakultas yaitu Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Tehnik (Pertambangan), Pertanian dan Kehutanan, FKIP, MIPA, Bahasa dan Ilmu Kesehatan.

Rekomendasi yang diajukan dalam kajian ini sebagai berikut:

Pertama; bahwa agenda memperjuangkan pembentukan PKR perlu didukung oleh upaya lain seperti upaya mendirikan perguruan tinggi negeri di wilayah cakupan PKR.

Apalagi secara de facto, setiap provinsi yang ada di lndonesia saat ini memiliki satu PTN yang menjadi kebanggaan dalam upaya megembangkan SDM di daerahnya.

Oleh karena itu, kepada Gubernur Kalimantan Barat beserta para Bupati dan ketua DPRD cakupan PKR harus memberikan prioritas untuk mempersiapkan pembentukan atau pendirian PTN di wilayah cakupan PKR. Upaya ini harus beriringan dengan upaya memperjuangkan pembentukan PKR.

Kedua; Kajian yang telah disusun ini menjadi bahan dasar untuk melanjutkan tahapan kajian yang lebih detil dan opersional berupa studi kelayakan pendirian PTN di di wilayah cakupan PKR.

Pelaksanaan studi kelayakan tersebut, tentunya harus tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD dengan melibatkan para ahli dan tokoh pendidikan terkait dengan substansi studi kelayanan tersebut.

Ketiga; Perlu untuk diantisipasi oleh pemerintah daerah untuk menyiapkan faktor-fakor pendukung seperti lahan untuk pembangunan
kampus PTN serta hal-hal teknis lainnya.