Indonesia Lawyers Club

Live ILC TVOne, Selasa (12/3) Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019

Live ILC TVOne, Selasa Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019".............................

Live ILC TVOne, Selasa (12/3) Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019
Twitter TVOne
Live ILC TVOne, Selasa (12/3) Malam Ini Tema: Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - ILC TVOne kembali tayang Selasa (12/3/2019) malam ini. 

Host ILC TVOne, Karni Ilyas menyampaikan, tema yang akan dibahas di ILC TVOne tentang Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019.

Tema ILC TVOne kali ini mendapat banyak komentar dari para netizen. Sebagian dari mereka menyarankan agar Shambar yang dibahas.

Saksikan diskusi  Indonesia Lawyers Club (ILC) TVOne melalui link live streaming berikut ini:

Link 1

Link 2

Link 3

Host ILC TVOne, Karni Ilyas langsung diberondong pertanyaan netizen usai menyampaikan tema ILC TVOne Selasa malam ini.

Soal Shambar, sebelumnya dilontarkan politisi Partai Demokrat Andi Arief.

Saat itu dalam cuitannya Andi Arief menyampaikan tanggapannya mengenai pembahasan ILC TVOne yang mengangkat kasusnya.

"Ketimbang bang @karniilyas menghabisi saya secara kejam melalui foto2 yg saya tidak bisa klarifikasi, lebih baik angkat isu Shambar. Persoalan bang Karni menghabisi saya lewat tayangan foto, pada waktunya saya akan melakukan perhitungan," tulisnya di akun Twitter @AndiArief__, Minggu (10/3/2019). 

Melalui akun twitter Karni Ilyas, @karniilyas, Karni Ilyas menjawab tantangan Andi Arief.

Menurut Karni Ilyas, cuitan Andi Arief terbilang keliru lantaran Karni Ilyas tidak merasa menggerakan reporter dan kameramen untuk melakukan peliputan terhadap penangkapan Andi Arief di Hotel Menara Peninsula itu.

Simak Karni Ilyas menjawab tantangan Andi Arief yang merasa dihabisi olehnya dengan menayangkan foto-foto penangkapan Andi Arief tersebut.

"Maaf Andi Arief, Anda keliru, di TV One bukan saya yg menggerakan reporter, tapi kordinator peliputan. Di atas korlip ada manager dan general manejer baru wapemred.Perisitiwa yg menimpa Anda saya baru tahu Senin sekitar pkl 14.00. Sebab Senin itu saya tidur subuh dan bangun siang," kata Karni Ilyas, Minggu (10/3/2019).

Berikut beberapa komentar netizen soal tema ILV TVOne malam ini:

Saksikan ILC TVOne melalui link live streaming berikut:

Link 1

Link 2

Sementara itu, diberitakan Tribunnews.com, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT atau Daftar Pemilih Tetap) ke kantor KPU RI, Senin (11/3/2019).

Pelaporan ini dipimpin oleh Direktur Komunikasi dan Media Prabowo-Sandi, Hashim S Djojohadikusumo.

Hashim yang juga diketahui sebagai adik dari Prabowo ini memberikan data yang diperiksanya dari DPT yang diumumkan KPU RI pada 15 Desember 2018.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” kata Hashim.

Baca: Presiden ILC TVOne Kembali Disebut Andi Arief, Tegaskan Urusan dengan Karni Ilyas Belum Selesai

Baca: Gempa Magnitudo 4.0 Guncang NTB Siang Ini, BMKG Catat Kedalaman 29 Km

Lebih lanjut, Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan, 17,5 juta nama yang dinilai tidak wajar itu terletak pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal yang sama, yaitu pada 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” papar Ahmad Riza Patria.

Hal ini dinilai tidak wajar karena ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal selain itu.

“Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama, misal masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajat,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan dengan KPU RI itu Ahmad Riza mengatakan akan ada verifikasi lapangan untuk meluruskan laporan BPN.

“Kami bersama KPU dan Bawaslu akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, setidaknya seminggu ke depan akan dilakukan, kami juga akan segera tentukan daerah-daerah yang akan disisir,” pungkasnya.

(TribunWow.com/Ananda Putri O/Tiffany Marantika)

Penulis: Nasaruddin
Editor: Nasaruddin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved