Politik dan Pendidikan, Annapi Almukmin: Ada Hubungan Dinamis

Politik dan Pendidikan, Annapi Almukmin:Ada Hubungan Dinamis

Citizen Reporter Mahasiswa STAI Mempawah, Annapi Almukmin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pendidikan dan politik merupakan dua entitas  penting dalam sistem sosial politik suatu Negara, baik Negara maju maupun berkembang.

Pada umumnya kedua elemen ini selalu dipisahkan, sehingga antara dua elemen ini seakan-akan tidak ada keterkaitan satu dengan yang lain.

Padahal keduanya sangatlah berkaitan. Bila tidak ada pendidikan tidak akan ada orang-orang yang mampu menjalankan dan mengelola  pemerintahan ataupun dunia politik dengan baik.

Karena pendidikan merupakan salah satu kunci untuk membuka wawasan masyarakat suatu bangsa terlebih dalam dunia politik.

Baca: Inilah Tips dan Trik Belajar Bahasa Inggris Ala Nindita Windriyani Putri

Baca: Kapolda Kalbar Ikuti Rakorsus Antisipasi Karhutla Tahun 2019 di Kemenkopolhukam

Baca: Ngumpul Sambil Minum Miras, Anggota Polsek Timur Ciduk 7 Remaja Tanggung

Sebaliknya jika tidak ada politik, pendidikan tidak akan mampu berjalan dengan baik karena kekurangan aspek-aspek pendukung untuk terselenggaranya proses pendidikan yang semestinya

keduanya satu sama lain saling menunjang, saling mengisi, dan saling melengkapi.

Lembaga-Lembaga dan proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik yang baik dalam masyarakat di suatu negara. Begitu juga sebaliknya, lembaga-lembaga dan proses politik di suatu negara membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan di Negara tersebut.

Mahasiswa STAI Mempawah, Annapi Almukmin mengatakan ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap Negara.

Menurutnya hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan Peradaban manusia dan menjadi perhatian para Ilmuwan sampai saat ini.

"Hubungan erat antara dua elemen ini (pendidikan dan politik-red) dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. analogi sederhana hal yang paling prinsipil adalah pemerintah sebagai mitra kerja dalam merumuskan kebijakan dengan pejabat pemangku politik,  diantaranya alokasi dana pendidkan yang di ikat oleh perundang- perundangan," ujar Annapi, Kamis (24/1/2019).

Annapi menjelaskan pemerintah sebagai pelaku dari kebijakan tersebut. Sebaliknya, jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan terhadap dunia pendidikan.

"Akan tetapi, jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan, maka hal ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan," paparnya.

Terlepas dari itu semua, sambung Annapi jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan sebagai suatu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini.