Mengintip 6 Gaya Busana Ayu Dwi Putri Sulistia, Anak Kedua Sutarmidji, Selalu Tampil Modis!

Mengintip 6 Gaya Busana Ayu Dwi Putri Sulistia, Anak Kedua Sutarmidji,  Selalu Tampil Modis! 

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Sutarmidji, Gubernur Kalbar ini selalu jadi perhatian publik. 

Baca: Sutarmidji Dijadwalkan Nonton Pertandingan Kancil BBK Vs Black Steel Manokwari di Gor Pangsuma

Baca: Polemik Sutarmidji & Para Pejabat Tinggi Kalbar, Dituding Berbohong Hingga Sebut Nak Cari Penyaket

Baca: Sutarmidji, Karolin hingga Edi Kamtono Ikut 10 Years Challenge, Kopiah & Kancing Baju jadi Sorotan

Kiprahnya sebagai orang nomor 1 di Kalbar selalu menjadi sorotan banyak kalangan.

Namun tak banyak orang tahu keluarga kecilnya yang selalu memberikan semangat dalam langkah sukses Sutarmidji menjadi Wali Kota.

Sutarmidji yang merupakan mantan dosen dan pernah duduk sebagai Wakil Rakyat ini memiliki tiga anak dari istrinya Lismaryani.

Ketiga anak Midji tersebut bernama Dytha Damayanti Pratiwi, Ayu Dwi Putri Sulistia dan M. Bayu.

Ayu Dwi Putri Sulistia anak kedua Midji ini mencuri perhatian banyak orang. 

Pasalnya di usianya yang masih muda, yakni masih 19 tahun, Ayu sudah menyandang Sarjana Farmasi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.

Untuk menjadi seorang apoteker, kini Ayu mengambil profesi Apoteker selama setahun.

Anak kedua Sutarmidji ini selain pintar, ia juga modis dalam berpakaian.

Mengintip instagram pribadinya @ayudwisulistya, Ayu ternyata suka berpenampilan casual.

Inilah gaya berbusana Ayu Dwi Putri Sulistia anak kedua Sutarmidji Kalimantan Barat. 

Baca: Setelah Berita Kencan, Jennie BLACKPINK Tempati Peringkat 1 Untuk Reputasi Brand Anggota Girl Grup

Baca: Sebelum Tewas, Pembantu Rumah Tangga Ini Diperkosa Secara Brutal

Baca: Garuda Stop Flight Tiga Kabupaten, GI Kalbar Tunggu Keputusan Pusat

1. Liburan ke Singapura 

2. Bajunya kompakan dengan kedua orangtuanya

3. Manis yah ternyata Ayu Pakai Hijab

4. Gaya Casual ala Ayu 

5. Tampil Feminin dengan Busana Kebaya 

6. Ayu Ternyata Suka Kenakan Minidress 

Politisi PDIP Sebut Gubernur Tak Bijak, Sutarmidji: Nak Carek Penyaket, Pilkada Sudah Usai

Hubungan antara legislatif dengan eksekutif di Kalimantan Barat memasuki tahap baru.

Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan yang kini memiliki kursi terbanyak di DPRD Kalbar mengkritik Gubernur Sutarmidji. 

Baca: Polemik Sutarmidji & Para Pejabat Tinggi Kalbar, Dituding Berbohong Hingga Sebut Nak Cari Penyaket

Kritikan tersebut terkait pokok pikiran (pokir) dewan yang menurut Politisi PDIP tidak diakomodir Sutarmidji.

Selaku Sekretaris Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Martinus Sudarno meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memasukkan pokok-pokok pikiran DPRD Kalbar yang sudah dibuat sebelum pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023 Sutarmidji-Ria Norsan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

“Kami mengusulkan Pemprov Kalbar mengakomodir pokok-pokok pikiran dewan ke dalam APBD 2019. Kami melihat pokok-pokok pikiran tidak ada di situ,” ungkapnya saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Aula Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (16/1/2019) siang.

Baca: 434 Postingan Vanessa Angel di Instagram Jadi Sorotan, Suka Pamer Foto Seksi Sambil Berendam

Baca: Video Panas Vanessa Angel Tersebar ke Netizen, Jumlahnya Banyak Hingga Durasi Sampai 1 Menit

Baca: Amien Rais Sebut Maruf Amin Tak Menonjol, Prabowo Subianto Santun, Jokowi Keluar Topik

Baca: Dikritik Karena Umbar Informasi Pemerintahan Via Medsos, Gubernur Sutarmidji Jelaskan Maksudnya

Baca: Amien Rais Sebut Maruf Amin Tak Menonjol, Prabowo Subianto Santun, Jokowi Keluar Topik

Tidak masuknya pokok-pokok pikiran DPRD Kalbar dalam APBD 2019, kata Martinus, jadi penyebab Fraksi PDIP tidak hadir saat pengesahan APBD Tahun 2019 beberapa waktu lalu.

“Karena ada hal-hal yang belum tuntas dibicarakan sampai sekarang kita masih dapat imbasnya. Pokok-pokok pikiran itu sah dan ada landasan hukumnya yaitu Mendagri. Kami bukan mengada-ada,” terangnya.

Martinus Sudarno bahkan menilai Gubernur Kalbar tidak bijak lantaran memotong hak-hak anggota DPRD Kalbar dengan tidak mengakomodir pokok-pokok pikiran dari DPRD yang telah diusulkan.

Gubernur Sutarmidji angkat bicara terkait tudingan dari politisi PDI Perjuangan itu. 

Baca: Siang Ini Layanan SIM Keliling Perempuan di Kawasan Pontianak Mall

Baca: Siang Ini Layanan SIM Keliling Perempuan di Kawasan Pontianak Mall

Baca: Debat Perdana Pilpres 2019, Tirmidji: Masih Banyak Narasi-narasi Tidak Subtansial Kedua Paslon

Menurutnya sebagai anggota dewan dan memberikan statemen harusnya menyiapkan data terlebih dahulu.

"Sekarang saya mau tanyak pokir (Pokok Pikiran) mana yang tidak diakomodir, hibah yang mana yang tidak diakomodir. Untuk hibah jika syarat tak lengkap dan diajukan berulang tentu akan kita tolak," kata Sutarmidji, Kamis (17/1/2019)

Ia mengatakan soal dana hibah sekarang ini ada surat dari KPK RI yang meminta kepala daerah untuk hati-hati dalam pengelolaannya.

"Kalau misalkan ada yang tak percaya, setuju ndak pokir-pokir semua itu saya muat di koran. Mau sepuluh halaman di koran akan saya bukak semue. Ini usulan si A, si B, si C sampai dengan 65 anggota dewan. Mau ndak," ujarnya.

Menurut Midji, hal tersebut agar supaya semua dapat melihat dengan jelas.

Sehingga tidak ada dusta di antara kita.

Baca: Polemik Sutarmidji & Para Pejabat Tinggi Kalbar, Dituding Berbohong Hingga Sebut Nak Cari Penyaket

"Saya tidak ada satupun kepentingan apapun. Nanti juga akan kita umumkan. Semua proposal yang masuk ke kita, kita bahas. Tapi kalau cuma pakai omongan siape yang nak masokannye, nak carek penyaket," ujarnya.

Dirinya memastikan tidak satupun pokok pikiran dewan yang dilewatkan.

Tidak ada satu rupiah pun Pokir Dewan yang tidak kami perhatikan.

Baca: Catatan Jumlah Waktu Bicara Capres Nomor Urut 01 Jokowi Berbanding Cawapres Maruf Amin

Baca: Ratusan Murid SMP Sambut Kedatangan Kapolda Kalbar di Kayong Utara

Baca: Ini Alasan Mengapa Rasa Makanan Terasa Berbeda di Pesawat

"Pilkada sudah selesai, saya dengan bu Karolin bise ketawa same-same. Pilkada maseh empat tahon agek, sekarang saatnya same-same kite bangun Kalbar," ujarnya.

Midji menginginkan pokok pikiran dewan tersebut untuk membiayai variabel-variabel atau indikator-indikator desa mandiri.

Misalnya membuat posyandu, buat rumah baca, kantor desa, balai desa atau bahkan bisa membuat jalan lingkungan, saluran desa dan air bersih desa dan lain sebagainya.

Sehingga bisa dikunci 50 variabel terbentuknya desa mandiri.

"Nah itu baru top. Dewan bisa fokus untuk bangun di desa tertentu misalnya. Kan bagus Dewan memperjuangkan desa tertentu menjadi desa mandiri yabg tertuang dalam pokir dan aspirasinya," ujarnya.

"Kalau lima tahun begitu yang dilakukan mungkin separoh bise menjadi desa menjadi desa mandiri," pungkasnya.