Dinilai Fraksi PDIP Tak Akomodir Pokir Dewan, Sutarmidji Angkat Bicara

Dinilai Fraksi PDIP Tak Akomodir Pokir Dewan, Sutarmidji Angkat Bicara   

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji menanggapi pernyataan yang dilontarkan oleh Sekretaris Fraksi PDI-P DPRD Provinsi Kalimantan Barat Martinus Sudarno saat Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalbar di Aula Balairungsari Gedung DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Rabu (16/1/2019).

Saat itu, Fraksi PDIP meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalbar memasukkan pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Kalbar yang sudah dibuat sebelum pelantikan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar 2018-2023 Sutarmidji-Ria Norsan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019.

“Saya minta sebelum keluarkan statemen tu siapkan data lok. Sekarang saya mau nanya? Pokir yang mana yang tidak diakomodir. Hibah mana yang tidak diakomodir?,” ungkapnya saat diwawancarai awak media di Pendopo Gubernur Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1, Kota Pontianak, Kamis (17/1/2019).

Baca: Baru Buka dan Banyak Diskon, Belanja Tools and Hardware di Mahajaya Golden Ocean Bisa Super Hemat

Baca: Empat Warga Jadi Korban Semburan Gas Bocor dari Tabung LPG Non Subsidi

Baca: Dianggap Tak Akomodir Pokok Pikiran Dewan, Ini Jawaban Tanggapan Midji

Namun, ia memastikan yang jelas jika syarat hibah tidak lengkap dan berulang maka pasti ditolak. Saat ini terkait hibah, kata dia, ada surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta kepala daerah untuk berhati-hati.

“Kalau misalnya ada yang tidak percaya dengan pokir dan hibah itu. Setuju ndak kalau pokir itu saya muat semua di halaman koran. Mau semua saya buka? Ini usulan si A, si B dan si C sampai 65 orang dewan. Ini supaya jelas. Jangan sampai ada dusta diantara kita. Saya gak mau,” terangnya.

Terkait bansos, ia meminta anggota DPRD untuk bertanya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

“Tanya Pak Samuel (Kepala BPKPD Kalbar_red). Saya tidak ada kepentingan apapun. Nanti juga kita umumkan siapa yang dapat (bansos_red), yang mana yang tadak. Semua proposal yang masuk ke kita, kita bahas semuanya. Tapi kalau cuma diomongkan tak pakai proposal ya siapa yang mau cari penyakit,” jelasnya.

Midji tidak menampik saat pengesahan APBD Kalbar Tahun Anggaran 2019 ada satu fraksi yang tidak beri pendapat yakni Demokrat dan satu fraksi tidak datang yakni PDIP.

“Bukan berarti kita tidak mengakomodir. Tanya dulu ke kite yang mane. Kalau yang ditanya yang tutup buku, ya kan memang APBD itu sudah disahkan dan dievaluasi. Bagaimana mau ubah-ubah. Kalau yang lalu-lalu sih memang sampai bulan lima pun masih bisa diubah-ubah. Tapi, saya tidak mau itu karena menyalahi aturan. Mendagri tetapkan batas waktu sampai 31 Januari 2019. Ya sudah, tidak ada perubahan-perubahan lagi. Saya mau tertib,” paparnya.

Ia menimpali kontestasi Pilkada sudah selesai. Sebagai pemimpin Kalbar yang telah terpilih dan dilantik oleh Presiden RI, ia mengajak semua pihak khususnya legislatif untuk bersama-sama bangun Kalimantan Barat.

Baca: Polsek Rasau Jaya Amankan Pelaku Penyalahgunaan BBM Bersubsidi

Baca: Tawarkan Solusi, Mahajaya Golden Ocean Hadirkan Berbagai Koleksi Tools and Hardware

Baca: Gas Elpiji Bocor dan Meledak, Sandy Sebut Perlu Ada Pengkajian Perilaku Penggunaan

“Kalau informasi kurang datang ke kita. Jangan tepekek kaong dulu. Datangi dan tanya. Saya pastikan kalau soal pokir dewan tidak satu rupiah pun saya tidak perhatikan. Sekarang kalau setuju ni. Ayo kita buka semua di media. Kita akan bayar media 5-6 halaman tak pape. Biar masyarakat tahu apa saja sih pokirnya, dimana tempatnya, terus DPRD dapil ini pokirnya lari kemana,” timpalnya.

Midji menegaskan dirinya sangat setuju jika pokir dewan bertujuan untuk membiayai variabel-variabel atau indikator desa mandiri. Menurut dia, ketika anggota dewan berkeinginan perjuangkan desa masing-masing dapil menjadi desa mandiri tentu hal bagus.

“Kalau gitu kan genah, dalam lima tahun separuh desa itu bisa terwujud jadi desa mandiri. Misalnya, buat posyandu, buat rumah baca, buat balai desa, buat kantor desa, buat jalan lingkungan desa, buat saluran desa, buat air bersih di desa, buat pos kamling, buat ini dan buat itu. Intinya, kunci dalam 50 indikator variabel desa mandiri,” pungkasnya.