PA Mempawah Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih

Kita juga ada menyiapkan pos bantuan hukum, ada kuasa hukum yang bekerja sama dengan kita

PA Mempawah Canangkan Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ FERRYANTO
Deklarasi Pencangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani, di pengadilan Agama Mempawah, Jumat (4/1/2019). 

Laporan wartawan Tribun Pontianak, Ferryanto

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Pengadilan Agama Mempawah, melaksanakan Deklarasi Pencangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Kegiatan Pencanangan Pembantu Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di laksanakan di Aula Kantor Pengadilan Agama Mempawah, Jumat (4/1/2019).

Wakil Ketua Pengadilan Agama Mempawah Dra. Hj. Taslimah, MH mengatakan bahwa Deklarasi Pencangan ini merupakan keharusan, yang mana semua instansi Peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung harus menerapkan zona integrasi wilayah bebas korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih.

Baca: Ketua Koviko Kalbar Tegaskan Netralitas Viking Persib Club

"Segala sesuatu yang dipersiapkan itu, baik itu dari penerimaan perkara, penanganan perkara, penyelesaian perkara, maupun mengambil hasilnya tidak ada unsur korupsi, dalam perkara memang ada biaya perkaranya, ada aturannya, biaya untuk menyelesaikan perkara ada aturannya, tapi biaya di luar aturan itu kita tidak ada," jelas Taslimah.

Kemudian, Reny Susanti Panitra Pengadilan Agama Mempawah menambahkan bahwa, pihaknya telah membuat sebuah zona steril di Pengadilan Agama, dengan membuat Pos pelayanan, Pos Pengaduan, dan Pos Bantuan Hukum (pos Baku), untuk menunjang Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

Baca: Ubah Nama Taman Gayung Bersambut, Sumastro : Kita Ingin Menambah Makna Filosofinya

"Kita menyiapkan daerah steril, sehingga tidak semua orang bisa masuk, aksesnya kita batasi, yang membuat kita tidak boleh bersentuhan langsung dengan yang beperkara, semua akan melalui bidang pelayanan di pos masing - masing, ada Pos Informasi, Pos Pelayanan,"jelasnya.

"Kita juga ada menyiapkan pos bantuan hukum, ada kuasa hukum yang bekerja sama dengan kita, yang menyiapkan membantu beberapa pihak yang membuat gugatan, jadi mereka tidak perlu lagi bersentuhan lagi dengan kami," papar Tasmilah.

Iapun menyebutkan, untuk saat ini, segala pembayaran biaya perkara dilakukan melalui bank yang telah bekerja sama dengan pihak Pengadilan Agama.

"Kita tidak menerima cash, kita mengharapkan para pihak membayar langsung ke bank, kita tidak menerima cash, untuk meminimalisir tindakan korupsi, semoga langkah - langkah ini dapat mendukung pelaksanaan Zona integritas Wilayah bebas Korupsi, dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani," tukas Tasmilah.

Penulis: Ferryanto
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved