Puluhan Tenaga Kerja Outsourcing BP2TD unjuk Rasa, Ini Tuntutannya

Laporan wartawan Tribun Pontianak, Ferryanto

TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Puluhan tenaga kerja Outsourcing yang bekerja di BP2TD Mempawahmenggelar unjuk rasa didepan Kantor BP2TD Mempawah, Rabu (2/1/2019).

Unjuk rasa yang di lakukan oleh sejumlah pegawai ini pun di kawal ketat oleh sejumlah personel kepolisian dari Polres Mempawah.

Setelah menyampaikan aspirasi nya di Kantor BP2TD, seluruh pekerja pun ke kantor DPRDMempawah untuk melakukan audiensi dengan anggota DPRD.

Baca: Dias Optimis Jelang Hadapi BTS dan Bifor FC

Baca: Asyik Ngelem di Toilet Sekolah, Lima Bocah Tertangkap Basah Oleh Warga

Baca: Lima Anak Kedapatan Ngelem, Kadis DP2KBP3A Minta Orangtua Perketat Pengawasan

Kehadiran mereka pun di terima oleh sejumlah anggota DPRD Kabupaten Mempawah, dan audiensi pun di lakukan di ruang rapat atau pertemuan di Kantor DPRD Kabupaten Mempawah.

Perwakilan dari Pegawai Outsourcing bernama Eko mengatakan bahwa kehadiran mereka kekantor DPRD untuk mengadukan nasib mereka yang saat ini telah tidak bekerja sebagai cleaning servis di BP2TD karena masa kontrak kerja mereka telah habis per 31 Desember 2018 lalu.

Eko mengatakan bahwa seluruh Cleaning servis di BP2TD Mempawah yang berjumlah 46 orang yang merupakan warga sekitar, kini telah tidak bekerja dan tidak ada jaminan perpanjangan kontrak dari pihak BP2TD Mempawah.

Baca: Terungkap, Ini Alasan Billy Syahputra Bela Hilda Vitria Saat Berseteru dengan Kriss Hatta

Karena mulai 2019 ini, terkait kepengurusan tenaga Cleaning Servis di BP2TD akan di lakukan oleh pihak ke 3, yang mana saat ini sedang di lakukan tender di kementerian pusat untuk menseleksi perusahaan pemegang tender.

Informasi yang didapat, seluruh pekerja telah bekerja di BP2TD sejak bulan Agustus 2018, dan masa kontrak mereka habis di 31 Desember 2018.

"Kami, mulai dari kemarin sudah di berhentikan, di off kan, alasannya beliau menunggu tender yang baru, tetapi tidak menjamin kami ini dipekerjakan kembali, Sedangkan kami ini yang merintis dari awal, dari hutan, kayu yang besar - besar semuanya, kalau kami hanya di janjikan bekerja selama 5 bulan, mungkin kami tidak kerja, karena kira kami kontraknya berlanjut lagi untuk kedepan," tuturnya.

"Karena setau saya kalau dinas - dinas lain kan seperti itu, CV nya lain, yang mendapat tender lain, tapi orang yang bekerja ini sama, masih kami - kami, tetap pegawai lama, tapi ternyata kami di tolak semuanya," imbuhnya.

Dirinya memohon kepada DPRD untuk membantu malakukan mediasi atau memfasilitasi dengan pihak terkait agar mereka (para pegawai kontrak Outsourcing) tidak di berhentikan ketika perusahaan pemenang tender telah ada, dan lanjut bekerja di BP2TD.

"Kami mohon, bantulah kami, tolong fasilitasi kami, supaya, kami semuanya tidak satu orangpun dari kami 46 orang ini di berhentikan, kami tetap di kerjakan, Entah di perjalanan waktu pekerjaan kami tidak sesuai dengan kemauan CV yang baru, Monggo (silahkan) mereka gitu kan, tapi kami di pekerjakan dahulu," harap Eko.

Baca: Innalilahi Wainna Ilaihi Rojiun, Kabar Duka Datang dari Presiden Jokowi

Baca: Kompetisi Desa Mandiri Tingkat Provinsi, Ini Dua Desa di Ngabang Wakili Landak

Selanjutnya, Murdiman Staf Bagian Sarana dan Prasaran BP2TD Mempawah membenarkan bahwa seluruh tenaga cleaning servis di BP2TD telah di berhentikan, karena masa kontrak kerja mereka telah habis di 31 Desember 2018 lalu.

"Mereka sudah habis per 31 Desember 2018, dan ada aturannya untuk cleaning servis harusnya di lelang, dan kita tidak bisa menentukan pemenangnya siapa, dengan jumlah yang 46 orang, mereka ingin di rekrut lagi secara keseluruhan, dan kita tidak bisa memaksakan, karena kondisinya pihak ketiga yang menentukan," ungkapnya

Ia mengatakan bahwa sebelum ini, seluruh pegawai cleaning servis di pekerjakan dengan sistem Swakelola, dan di 2019 ini akan di lakukan dengan menggandeng pihak ke 3, yang mana saya ini sedang di laksanakan tender untuk mencari pihak yang akan memenangkan tender.

"Mereka bekerja baru 5 bulan, kemarin sistemnya swakelola, cuman kalau ke depan sebetulnya kita hanya bisa bantu jembatani supaya agar tetap warga sekitar yang menjadi pekerja. Hanya saja dengan jumlah sebanyak itu, dengan anggaran yang ada kita harus sesuaikan itu. Dan pihak ketiga yang bisa memutuskan, ini jumlahnya berapa, kan mereka yang bisa menghitung,"ujarnya.

Ia mengatakan bahwa pelaksanaan lelang terkait tender pengadaan pekerja cleaning servis ini dilakukan di kementerian pusat, dan pihaknya tidak ikut campur terkait pelaksanaan tender yang ada.

Iapun mengungkapkan bahwa kemungkinan Pelaksanaan tender akan selesai pada bulan ini. "Kemungkinan bulan ini selesai," jelasnya.

Namun, terkait aspirasi dari pihak karyawan ini, nantinya pihaknya akan membantu mereferensikan kepada perusahaan pemenang tender terkait tenaga kerja cleaning servis untuk di BP2TD.

"Lelang dari pusat, tidak dari kita. Melihat ini, kita juga dilema. kita akan bantu referensi kan lagi supaya orang yang sudah lama ini bisa di pekerjakan lagi, terutama yang punya referensi baik dalam bekerja," ujarnya.

Anggota DPRD Kabupaten Mempawah, Darwis berharap para pekerja outsourcing ini bisa mendapatkan pekerjaan lagi di BP2TD.

"Tentu kita berharap ke 46 teman - teman ini bisa mendapatkan pekerjaan di Dinas perhubungan ini, apalagi kalau kita melihat yang di sampaikan kawan - kawan inikan , boleh di katakan bukan tenaga skil, artinya tenaga - tenaga kerja biasa, tentu kita sangat berharap, dan tadi kita sudah sepahami dengan pihak kementrian perhubungan itu, beliau nanti akan mendiskusikan dan menyampaikan kepada pihak pemenang tender dari tenaga Outsourcing Cleaning servis itu, untuk tetap di gunakan selama klasifikasi yang kawan - kawan ini memiliki itu,"papar Darwis.

Iapun meminta kepada pihak BP2TD yang turut hadir pada audiensi di kantor DPRD siang ini, untuk turut mereferensikan tenaga kerja yang melakukan audiensi ini untuk dapat di Pekerjakan kembali.

"Inikan hanya perubahan pengelola saja, pekerjaan nya tetap, inikan juga sebenernya kawan - kawan masih mau bekerja, sementara belum ada pembukaan yang baru, ini aja sebenernya, saya yakinlah kalau memang perusahaan manapun yang menjadi pemenang, saya yakin juga akan melibatkan masyarakat sekitar atau tenaga kerja setempat. Karena tenaga kerja setempat sudah ada, maka kita minta tadi kepada kawan - kawan di kementrian perhubungan ini untuk mereferensikan tenaga kerja yang ada ini," jelasnya.