4 Bulan Midji Jabat Gubernur Kalbar Ada Beberapa Pejabat Yang Mengundurkan Diri
Sejak dilantik awal September 2018, Gubernur Kalbar, Sutarmidji langsung tancap gas membenahi tata kelola pemerintahan yang ada
Wawancara Kompas TV dengan Sutarmidji itu ada di program Sapa Kalbar.
Video wawancara Kompas TV dengan Sutarmidji dipublikasikan akun Youtube KompasTV Pontianak, pada tanggal 14 Desember 2018.
Sutarmidji pun memberi contoh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mana saja yang jabatannya diisi oleh mereka yang tidak sesuai dengan kompetensi.
“Misalnya di PU (Dinas Pekerjaan Umum) itu banyak sekali Sarjana Hukum jadi Kasi Jembatan dan Jalan misalnya. Sarjana hukum, bah,” ujar Sutarmidji.
Ia pun mengkritisi apa yang bisa dilakukan seorang Sarjana Hukum dalam hal mengurusi jembatan dan jalan.
“Apa yang dia bisa soal urusan jalan dan urusan jembatan. Sehabat apapun gak mungkin,” tegasnya.
“Udahlah pintar-pintar gimana pun, kalau Sarjana Hukum disuruh urus jembatan, drainase, dirusuh ngurus jalan. Jadi gimana jalan tuh. Pantasan jak hari ini bangun, sehari dua hari bangun uda rusak dah,” paparnya.
SKPD lain yang juga menjadi sorotan Sutarmijdi adalah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Kalbar.
“Kemudain Kepala Rumah Sakit Jiwa, Sarjana Ekonomi,” kata Sutarmidji.
Hal serupa juga terjadi di RSUD Soedarso Pontianak.
“Wakil Dieektur RSUD Soedarso, Fisipol,” ucap Sutarmidji.
Masih ada lagi.
“Adalagi ini Kehutanan. UPT Kehutanan, Sarjana Psikologi. Kan gile-gile gak kayak gitu tuh,” tegas Sutarmidji.
Seharusnya menurut Sutarmidji, Sarjan Psikologi mengurusi Rumah Sakit Jiwa.
“Seharusnya Sarjana Psikologi ditempatkan di Rumah Sakit Jiwa. Seharunya gitu,” katanya.