Breaking News:

Hari HAM Internasional, FPR Nilai Reforma Agraria Jokowi-JK Tidak Atasi Masalah Rakyat

Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat gelar aksi Damai Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Kantor Gubernur Kalimantan Barat

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/RIZKY PRABOWO RAHINO
Suasana aksi Damai Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kota Pontianak, Senin (10/12/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Front Perjuangan Rakyat (FPR) Kalimantan Barat gelar aksi Damai Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Kota Pontianak, Senin (10/12/2018). 

FPR terdiri dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA Kalbar), Serikat Buruh Kebun Kalbar (SBKB), Pembaru Kalbar,  Front Mahasiswa  Nasional (FMN Pontianak), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Serikat Pemuda Dayak (SPD Kalbar),  Serikat Perempuan  Rakyat (SPR Kalbar) dan Lembaga Pers Mahasiswa Untan (LPM Untan).  

Koordinator Lapangan, M Aziz Fiqri  menilai reforma agraria yang dijalankan di era pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Republik (RI) Joko Widodo dan Jusuf Kalla tidak mengatasi permasalahan rakyat.

Baca: Peringatan HAM Internasional, FPR Lontarkan 13 Tuntutan Kepada Gubernur Kalbar

Baca: Curhat Amoi Singkawang Kala Didaulat Jadi Miss Hakka Internasional Best Friendship

“Tidak benar-benar untuk rakyat. Hanya administrasi tanah. Bukan pembagian atas tanah ketika ada ketimpangan tanah,” ungkapnya saat diwawancarai.

Aksi ini dilatarbelakangi keinginan reforma agraria benar-benar dijalankan secara pasti. Lantas, ada perlindungan bagi komunitas pertanian.  

“Itu yang kami harapkan. Namun, kenyataannya sampai saat ini komunitas pertanian juga tidak mengalami kenaikan yang signifikan baik itu kopra, sawit, karet dan lainnya,” terangnya.

Ia menambahkan sekitar 1,2 juta orang berprofesi sebagai petani karet di Kalimantan Barat. Jika dihitung berdasarkan Kartu Keluarga (KK), Dinas Perkebunan (Disbun) Kalbar mencatat ada sekitar 632 ribu. Tentunya, kebijakan Jokowi-Jusuf Kalla belum mengakomodir keinginan masyarakat petani.

“Itu membuktikan bahwa reforma agraria yang dijalankan oleh Jokowi adalah palsu. Bukan reforma agraria sejati yang diinginkan masyarakat secara menyeluruh,” imbuhnya.  

Tak hanya itu, massa juga soroti kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat kecili. Pencabutan subsidi BBM, LPG dan Tarif Dasar Listrik (TDL) misalnya, semakin menyengsarakan masyarakat yang kebutuhan hidupnya semakin naik.

“Inflasi dan harga kebutuhan pokok juga semakin naik, namun gaji-gaji buruh belum naik. Hak-hak masyarakat yang bekerja di perkebunan juga belum diberikan sepenuhnya. Hanya setengah-setengah saja,” jelasnya.

Aziz menimpali problem konflik agraria belum bisa dielakkan di Kalbar dari tahun ke tahun. Ia mencontohkan kasus pengungsian masyarakat Olak-Olak Kubu ke Komnas HAM pada tahun 2016 lalu. Hingga kini penyelesaian kasusnya belum ada kejelasan.

“Belum lagi kasus penangkapan paksa saudara Ayu pada tahun 2017, belum ada kejelasan. Kenapa bisa ditangkap ? Belum lagi masalah nota kesepakatan perdamaian yang ditandatangani pihak Lyman dan Pak Ponidi kepada Sintang Raya, namun dia (Ponidi_red) juga dipenjarakan selama delapan bulan. Padahal sudah ada nota damai antara kedua belah pihak,” pungkasnya.

Penulis: Rizky Prabowo Rahino
Editor: Madrosid
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved