PDS Siap Sajikan Data Provinsi Dengan Info Grafis Pada Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sukses berkolaborasi dengan Pemerintah Kota Pontianak dalam membuat program satu sata sejak beberapa tahun silam, kali ini Pontianak Digital Stream (PDS) yang dikomandoi, Hermawan bergandengan dengan pemerintah provinsi Kalbar serta 14 kabupaten kota se Kalbar kembali membuat program satu data untuk membangun Kalbar yang berbasis data.

Direktur Pontianak Digital Stream, Hermawan menjelaskan PDS lebih menyentug pada masyarakatnnya.

Baca: BNNK Kubu Raya Musnahkan Narkotika Jenis Ganja 6,8 Kg

Baca: Eddy Suratman: Sudah Tepat Gubernur Kalbar Ambil Kebijakan Satu Data

Mengedukasi bagaimana pemanfaatan data yang sudah disediakan pemerintah ini, untuk kebutuhan masyarakat.

Selain itu, untuk mahasiswa bagaimana mereka dapat menanfaatkannya. Mereka calon pemimpin kedepannya sehingga harus paham dan jeli dalam program satu data yang bisa mereka dukung dan gunakan.

"Kita buat data yang ada jadi sederhana, kita buatkan info grafis dari data mentah itu, sehingga masyarakat mudah memahami," ucap Hermawan saat diwawancarai, Senin (3/12/2018).

Program satu data ini nantinya dibuat satu portal, yang diberi nama portal satu data. Kemudian dibuat kanal perdaerah dan setiap masyarakat dapat membuat akun sendiri, agar bisa mengakses data itu.

"Kerjasama dengan PDS, polanya sama dengan Kota Pontianak terdahulu. Akan ada kolaborasi dari semua kalangan, akademisi, masyarakat, pemerintah stakeholder lainnya," Tambahnya.

Pemerintah memasukan data dan PDS membuat Info grafis penyajiannya. Sekarang sudah kick off dan berdasarkan arahan gubernur menurut Hermawan, 2019 mulai berjalan dan penguatan di pemerintah provinsi terdahulu.

Dalam mengolah data ini tak hanya sekedar PDS, siapapun bisa mengolahnya.

"Yang penting data sektoral ini harus menggambarkan secara utuh. misalnya disebuah kampung atau desa, pemerintah setempat haris mendata seluruh warga desanya, mereka data potensi desanya dan infrastruktur desanya apa saja. Sehingga saat pemerintah membuat kebijakan dan ingin membuat pembangunan, sasaran jelas siapa yang butuh dan siapa yang harus bantu," pungkasnya.