Eddy Suratman: Sudah Tepat Gubernur Kalbar Ambil Kebijakan Satu Data

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pakar Ekonomi Untan, Prof Eddy Suratman menilai  perencanaan pembangunan itu kuncinya pada data yang benar, kalau datanya benar perencanaannya jadi baik hasilnya juga baik.

Tapi kalau datanya tidak benar, perencanaannya keliru. Hasilnya juga sudah pasti salah.

Saya menyambut baik rencana pemerintah provinsi untuk menggunakan satu data, itu memang keinginan kita sejak dulu dan ini kebijakan yang tepat. Supaya semua satuan kerja perangkat daerah sumber datanya sama. Jangan sampai kita bicara lahan pertanian itu antar dinas saja berbeda contohnya.

Baca: Penandatanganan Komitmen Satu Data Kabupaten Kota Se Kalbar di Hadapan Gubernur Sutarmidji

Baca: Sutarmidji Pastikan Kebijakan di Kalbar Selama Ini Amburadul, Ini Penyebabnya!

Selain itu, mengenai panjang jalan dari PUPR beda, Bappeda beda, dan dinas lainnya juga beda. Jadi kita memang memerlukan satu data.

Saya sekarang menyusun RPJMD, terasa betul bahwa ada data yang tidak sinkron antar OPD. Ada data yang tidak sinkron antara oemeeintah Provinsi Kalbar dengan instansi vertikal. Karena itulah kita harus pastikan kita mempunyai satu data.

Bahkan kiranya perlu kita punya ruangan khusus, yang bisa kita sebut sebagai center data. Sehingga siapapun yang ingin menggunakan data penduduk ambil di situ. Data piskal keuangan daerah ambil di situ.

Data infrastruktur ada di disitu, kemudian data luas lahan pertanian ada di situ. Sehingga setiap orang di pemerintah provinsi dan semua orang yang menganalisis mengenai Kalimantan Barat itu sumber datanya jelas.

Dalam pengumpulan dan pengolahan data harus akurat dan valid, apabila datanya tidak akurat berarti akan ada salah proyeksi dalam perencanaan kita.

Kita misalnya menganggap panjang jalan yang kondisinya mantap, data yang satu OPD sudah 53% sementara data yang OPD lainnya mengatakan sudah 84%.

Kalau kita mengambil data yang 53% tentu proyeksinya hanya mencampai70% di akhir masa jabatan. Tetapi kalau datanya 84% tentu akan melakukan proyeksi 100% di akhir masa jabatan. Sehingga bingung perencanaannya yang mana akan di gunakan dan sekarang itu kita hadapi saat menyusun RPJMD.

Kemudian data luas lahan pertanian, katanya data luas lahan pertanian sekian ribu hektar. Sementara instansi lain mengatakan tidak sampai segitu.

Kalau selisihnya hanya 2-3 hektar atau 10-20hektar masih tidak terlalu bias. Ini selisihnya ratusan sampai ribuan hektar.

Saya kira upaya Pak Gubernur untuk membuat satu data, perlu kita sambut baik dan berkoordinasi pada badan pusat statistik.

Adanya perbedaan antara pemerintah daerah dan BPS, memang ada metodologi yang berbeda, itu bisa di maklumi tapi mesti berkoordinasi.