Ketua Badko HMI Kalbar: Program Utama Menyiapkan Latihan Kader III dan Kongres 2020
Agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian bisa mencerdaskan pola pikir masyarakat terhadap politik
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, David Nurfianto
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Umum Badan Koordinasi (Badko) HMI Kalbar Periode 2018-2020, Fikri Haqil Nur mengatakan bahwa setelah pelantikan ini, program utamanya adalah menyiapkan Latihan Kader III dan Kongres 2020.
"Badko HMI Kalbar, akan menyiapkan LK III, serta persiapan terhadap tuan rumah kongres 2020, dimana hal ini sudah ditentukan sejak kongres di ambon lalu," ujarnya kepada Tribun usai Pelantikan, di Aula Rumah Adat Melayu, Kota Pontianak, Senin (26/11/2018) malam.
Fikri menjelaskan bahwa hal ini butuh persiapan dan komunikasi yang matang, dimana tindak lanjutnya bersama stakeholder terkait, yaitu Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota di sekitarnya.
Baca: 26 Polisi Jaga Pembagian Dana PKH
"Mengingat agenda besar ini melibatkan banyak pihak yang kita pertimbangkan, ini kan mahasiswa dari luar seperti Makasar, Jakarta dan yang lain akan berdatangan di Provinsi Kalbar yang khususnya di Kota Pontianak," jelas Fikri.
Fikri menuturkan tentunya persiapan ini harus dipersiapkan dengan matang, terutama membangun komunikasi yang Intensif kepada Pemerintah Provinsi, agar nantinya dapat ditindaklanjuti, karena kita juga akan menunggu kesiapan pemprov dalam menjelang kongres 2020 nanti.
Terkait deklarasi pemilu damai yang dilakukan, Fikri menjelaskan bahwa ini adalah Independensi HMI terhadap gejolak politik, dimana politik bukan keseharusan yang di lepaskan kemudian dihindari, namun bagaimana kader HMI dapat memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat.
"Agar masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya, kemudian bisa mencerdaskan pola pikir masyarakat terhadap politik," ucap Fikri.
Baca: Warga Maya Sopa Keluhkan Jalan Rusak Parah, Minta Pemkot Singkawang Beri Perhatian
Fikri menegaskan bahwa sejauh ini banyak sekali nama organisasi dijual untuk kepentingan politik, hal inilah yang membuat kuta berfikir untuk melakukan deklarasi pemilu damai.
Selain itu menganggapi kesiapan pembetukan cabang baru, Fikri mengatakan bahwa untuk pembentukan cabang baru itu tidak terlepas dari kesiapan alumni juga sumber dayanya, dimana sumber daya ini meliputi perguruan tinggi, kemudian pemerintah setempat.
"Komunikasi bagus atau tidak, responnya bagus atau tidak terhadap HMI, itu faktor-faktor yang harus diketahui untuk pembentukan komisariat baru atau cabang baru," Tutur Fikri.
Fikri menegaskan bahwa apabila ada perguruan tinggi, kemudian sumber daya manusianya bagus itu bisa menjadi modal untuk pembentukan cabang baru.
"Fokus kita hanya membentu dua cabang, yaitu Kubu Raya dan Kapuas Hulu," pungkasnya.
