Rakernis, Bupati Rupinus Berharap Tak Ada Masalah Pada Pengelolaan Dana Desa

Kegiatan ini menambah pemahaman para aparatur kecamatan dan desa akan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan

Rakernis, Bupati Rupinus Berharap Tak Ada Masalah Pada Pengelolaan Dana Desa
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ RIVALDI ADE MUSLIADI
Bupati Sekadau, Rupinus berharap, tidak ada masalah dalam pengelolaan dana desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat kerja teknis (Rakernis) penyelenggaraan pemerintahan desa di Gedung Kateketik, Jl. Merdeka Selatan, Rabu (21/11/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rivaldi Ade Musliadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SEKADAU - Bupati Sekadau, Rupinus berharap, tidak ada masalah dalam pengelolaan dana desa. Hal itu ia sampaikan saat membuka rapat kerja teknis (Rakernis) penyelenggaraan pemerintahan desa di Gedung Kateketik, Jl. Merdeka Selatan, Rabu (21/11).

Kegiatan tersebut sebagai bentuk pembinaan yang dilakukan Pemkab Sekadau. Dan ia berpesan agar seluruh kepala desa dan BPD agar bisa mewujudkan tujuan dilaksankaannya rakernis tersebut.

Baca: Warga Serbu Pasar Murah di RPK Bulog Sintang, Ini Bahan Kebutuhan Yang Dipasarkan

“Kegiatan ini sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau. Tujuannya mempersiapkan program kegiatan pemerintah desa tahun 2019,” ujarnya.

Selain itu, kata dia, kegiatan tersebut juga sebagai upaya evaluasi terhadap pelaksanaan program kegiatan pemerintah desa tahun 2018. Kegiatan rakernis tersebut sebagai wujud dari pemkab Sekadau mewujudkan amanat undang-undang desa tersebut.

“Kegiatan ini menambah pemahaman para aparatur kecamatan dan desa akan program kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan,” ucapnya.

Baca: Pansus DPRD Percepat Penyelesaian Raperda PDAM

Rupinus mengatakan, kegiatan ini menambah pemahaman bagi kepala desa dan BPD akan tugas pokok dan fungsi kedua lembaha desa tersebut didalam perencanaan dan pembangunan di desa. Kemudian, sebagai wadah untuk mengevaluasi pelaksanana kegiatan dan program pemerintah desa yang telah dilaksanakan pada 2018.

Ia menjelaskan, pada tahun 2018 telah ditandatangani nota kesepahaman antara Bupati dan Kapolres Sekadau tentang pengawasan dan pengawalan dana desa. Maka, kata dia, para Bhabinkamtibmas dimasing-masing desa ikutserta pada kegiatan tersebut.

Sehingga, mengetahui program dan mekanisme pelaksanaan kegiatan sekaligus sebagai upaya pembinaan dan pendampingan bagi desa dalam pembangunan desa.

“Saya berharap tidak ada masalah dalam pengelolaan dana desa khususnya di Kabupaten Sekadau. Selalu lakukan koordinasi,” harapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sekadau, Bayu Dwi Harsono mengtaakan, berdasarkan pasal 112 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, bahwa pemerintah, pemprov, pemda atau pemkot membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

Ia mengatakan, rakernis tersebut digelar dengan tujuan untuk menambah pemahaman para aparatur kecamatan dan desa tentang penyelenggaraan pemerintahan desa.

“Menambah pemahaman bagi kepala desa dna BPD akan tugas pokok dan fungsi kedua lembaga desa didalam perencanaan dan pembangunan di desa,” katanya.

Penulis: Rivaldi Ade Musliadi
Editor: Jamadin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved