Tunggu Hasil Tes SKD CPNS 2018, BKD Kalbar Sebut Belum Ada Laporan Keluhan Passing Grade

Kendati demikian, ia menyadari perlu ada pembahasan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat jika ingin putra dan putri daerah Kalbar bisa menjadi CPNS dengan segala keterbatasan yang dihadapi.

“Pertama, kita tidak diajak membahas soal. Kedua, kita belum meneliti langsung kemampuan rata-rata Sumber Daya Manusia (SDM) kita berapa. Namun dengan hasil tes nanti, pasti akan ketahuan ada gap antara soal dan capaian passing grade dengan kemampuan SDM lulusan perguruan tinggi,”timpalnya.

Kondisi lain yang jadi pertimbangan adalah capaian Indeks Prestasi Komulatif (IPK) Perguruan Tinggi atau Universitas di Kalimantan Barat berbeda dengan Pulau Jawa. Jika di Kalbar, IPK 2,50 sudah dinilai bagus, namun di Pulau Jawa mungkin standarnya sama seperti IPK 3,00.

Kebijakan passing grade belum bisa didalami oleh pihaknya apakah berpengaruh bagi kemampuan peserta. Apabila berpengaruh, jelas harus ada upaya peningkatan SDM walaupun tidak gampang lantaran hadapi keterbatasan sarana dan prasarana, tenaga pengajar serta kemampuan mahasiswa-mahasiswi untuk menyerap ilmu pengetahuan.

“Apalagi SDM kita yang IPK-nya 2,50 ke bawah. Tentu tidak bisa ngejar passing grade itu. Karena IPK 3,00 dan 2,50 itu kan berbeda kemampuannya dan tentu berpengaruh kepada hasil seleksi. Kalau Pemerintah Pusat sudah berpikiran standar IPK 3,00, maka otomatis soalnya kan lebih tinggi dari kemampuan pesertanya. Ini harus kita kompromikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat H Sutarmidji meminta Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) berikan pertimbangan passing grade atau nilai ambang batas bagi peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2018 yang telah ikuti tahapan Seleksi Kemampuan Dasar (SKD) usai tes Computer Assisted Test (CAT).

Sebab, hasil tes CAT beberapa wilayah kabupaten/kota di Kalbar menunjukkan tidak banyak peserta yang mencapai atau melampaui nilai ambang batas SKD Pengadaan CPNS 2018 yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 37/2018.

“Seperti yang dialami peserta di Pulau Maya yang tidak masuk passing grade-nya. Dia melamar formasi guru. Padahal di lokasi itu, guru sangat dibutuhkan. Lalu, tidak semua orang mau ke Pulau Maya. Lokasinya itu menantang nyawa. Ini tentunya harus diperhatikan,” ungkapnya.

Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Barat ingin semua formasi CPNS yang ada terisi semua. Menurut dia, empat tahun kebijakan moratorium pengadaan CPNS merupakan suatu hal luar biasa dan harus segera disikapi dengan serius.

“Kuota penerimaan CPNS kita sekitar 2 ribuan lebih. Saya harap seluruh Kalbar terisi semuanya. Walaupun peserta tidak mencapai passing grade, kita akan usulkan nanti diambil berdasarkan nilai tertinggi hasil tes CAT,” terangnya.

Ia memastikan rekrutmen CPNS berjalan transparansi. Kendati diakuinya masih didapati kondisi ada orangtua yang menanyakan dan meminta bantuan agar anaknya lolos sebagai abdi negara.

“Walaupun selama ini kita sudah sosialisasi, tetap saja masih ada yang nanyakan gimana anak saya pak. Tapi, tetap kita jelaskan ke mereka. Ketika anaknya selesai tes di dalam, maka bapak dan ibu bisa tahu langsung nilainya lewat layar monitor. Pergeseran nilainya langsung tahu,” jelasnya.

Tak hanya menyoroti masalah passing grade, Midji juga meminta pertimbangan Pemerintah Pusat terhadap dokter-dokter spesialis yang berusia di atas lebih dari 35 tahun untuk diberikan kemudahan menjadi CPNS.

“Kan kasihan kalau ada dokter spesialis yang keahliannya langka dan harus selesaikan pendidikan sekitar 7-8 tahun, tapi karena usianya lebih dari 35 tahun tak bisa jadi PNS karena sistem menolak. Lalu, jadi tenaga kontrak. Untuk hal ini, saya minta ada pengakuan khusus. Jika dokter spesialis, saya harap tidak ada lagi tes lah. Itu harusnya ada pertimbangan,” pintanya.

Masalah akreditasi kampus juga menjadi sorotan dirinya karena menjadi problem di Kalimantan Barat. Ia menimpali Kalbar berbeda dengan Pulau Jawa.