Ketua Umum PC PMII Kota Pontianak: Dialog Publik Guna Beri Pengetahuan Mahasiswa Tentang Radikalisme
"Silahkan berbirokrasi dikampus tapi jangan sampai merongrong kebhinekaan atau prinsip demokrasi yang ada," tuturnya.
Laporan Wartawan Tribun Pontianak David Nurfianto
TRIBUN PONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK,- Ketua Umum Pimpinan Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Abdul Wesi ibrahim mengatakan dialog publik ini dilakukan untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa Untan tentang radikalisme.
"Agar mereka lebih cerdas dalam menangkap isu-isu atau informasi-informasi yang ada," ujarnya kepada Tribun di Aula Magister Ilmu Sosial Untan, Jl. Prof. Dr. Hadari Namawi, selasa (30/10/2018) sore.
Baca: PMII Adakan Dialog Publik Meminimalisir Gerakan Radikalisme Dilingkungan Kampus
Baca: Sudah Sah Jadi Suami Istri, Suami Baru Maia Estianty Posting Foto Ini di Instagramnya
Ia menuturkan mahasiswa lebih mudah dipengaruhi gerakan-gerakan yang diluar konteks nilai-nilai kebangsaan.
Lanjutnya berbicara soal radikalisme disini bukan tentang radikalisme secara universal, tapi radikalisme yang cenderung bertolak belakang dengan prinsip kebangsaan,
"Apapun bentuknya dan bagaimana caranya tetap kita tolak, jika bertolak belakang dengan prinsip kebangsaan" ucapnya.
Harapannya nanti peserta bisa memahami mana informasi yang sesusai dan mana yang tidak sesuai.
"Silahkan berbirokrasi dikampus tapi jangan sampai merongrong kebhinekaan atau prinsip demokrasi yang ada," tuturnya.
Peran PMII sendiri untuk mengantisipasi gerakan radikalisme, ialah dimana setiap pengkaderannya selalu menyampaikan prinsip kebangsaan dan keislaman.
Abdul menambahkan kader PMII sudah faham betul bagaimana menjaga prinsip kebangsaan dan keislaman.
Terlepas dari pengkaderan PMII sendiri sering adakan diskusi mengenai prinsip kebangsaan dan keislaman
Hal ini guna untuk menambah wawasan kader PMII itu sendiri agar tidak mudah terkena faham radikalisme.
Harapannya Kader PMII diluar bisa memberikan informasi kepada rekan-rekan mahasiswa yang lain, mengenai prinsip kebangsaan dan keislaman. (mg1)