Rasio Elektrifikasi Listrik Kalbar Masih Berkutat di Angka 84,7 Persen

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Rasio elektrifikasi Kalbar  terbilang masih rendah. Berdasarkan data PLN Wilayah Kalbar hingga akhir Agustus 2018, rasio elektrifikasi atau tingkat penduduk menikmati listrik Kalbar masih berkutat pada angka 84,7 persen.

Angka ini menunjukkan masih ada sekitar 25,3 persen wilayah belum teraliri listrik yang dihasilkan oleh PLN, terutama di daerah desa-desa pedalaman.

Adapun sebaran rasio elektrifikasi itu yakni Pontianak 100 persen, Kubu Raya 100 persen, Singkawang 100 persen, Sambas 88 persen, Mempawah 99,7 persen, Landak 53,9 persen, Kayong Utara 77,9 persen, Ketapang 77,6 persen, Bengkayang 68,9 persen, Sanggau 67,5 persen, Sekadau 56,7 persen, Melawi 62,6 persen, Sintang 64 persen dan Kapuas Hulu 65,1 persen.

Baca: Disdukcapil Dukung KPU Kota Pontianak Dalam Pemutahiran Data Pemilih

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar Mochlis mengakui bahwa rasio elektrifikasi masih jadi problem yang harus dibenahi hingga kini. Menurut dia, ketersediaan listrik tidak menjadi masalah di perkotaan. Namun di desa-desa, ketersediaan listrik masih jadi fenomena gunung es.

“Listrik di kota selalu tersedia, paling masalahnya hanya byarpet (padam_red) dan pelayanan saja. Kalau di desa, masih banyak yang belum teraliri listrik PLN,” ungkapnya, Jumat (28/9/2018).

Kabupaten Melawi misalnya, ada 72 desa belum teraliri listrik PLN dari total 166 desa. Kenyataan desa yang belum teraliri listrik juga masih ditemui di Sintang, Kapuas Hulu dan beberapa daerah kawasan Timur Provinsi Kalbar.

“Kami mengimbau pihak PLN tidak hanya berkutat pada peningkatan daya, jaringan dan transmisi. Tentunya, peningkatan terhadap rasio elektrifikasi khususnya listrik desa harus jadi perhatian serius,” terangnya.

Baca: Ketua KPU: TPS Sanggau Bertambah Menjadi 1624

Ia bahkan menyarankan agar PLN memfasilitasi adanya Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) pada satu desa yang nantinya bisa mengakomodir kebutuhan listrik bagi dua atau tiga desa lainnya.

“Ini tentu sangat membantu sekali. Karena di pedalaman itu antara satu dusun dengan satu dusun lainnya itu jauh. Jaraknya bisa sekitar 15-20 kilometer,” katanya.

Kebijakan PLN, kata dia, diharapkan fokus pada ketersediaan listrik desa, khususnya pedalaman. Pasalnya, listrik desa sangat menyentuh masyarakat yang saat ini belum terjamah listrik PLN.

“Sebenarnya, daya yang dimilik PLN itu mampu dan cukup. Hanya saja kelemahannya pada transmisi dan jaringan. Ketika daya cukup, namun transmisi dan jaringan tidak ada, maka distribusi tentu tidak bisa menjangkau masyarakat,” tandasnya.

Baca: Herfiandi: Ada Sekitar 5 Ribuan Rumah Tak Layak Huni di Kubu Raya

Sementara itu, Deputi Manager Hukum dan Humas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero (Tbk) Wilayah Kalimantan Barat, Dedy Christian Zebua menegaskan bahwa rasio elektrifikasi listrik Kalbar terus alami kenaikan dari tahun ke tahun.

“Sesuai data terakhir sampai akhir Agustus 2018, rasio elektrifikasi mencapai 84,7 persen. Jadi, terus tumbuh,” ungkapnya saat diwawancarai Tribun Pontianak di kantor PLN Wilayah Kalbar, Jumat (28/9/2018).

Di sisi lain, total desa berlistrik mencapai angka 70,9 persen. Angka itu sudah termasuk listrik yang dihasilkan pembangkit tenaga listrik di luar PLN, semisal proyek-proyek pembangkit listrik Pemerintah Pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemerintah daerah, koperasi, swasta maupun swadaya masyarakat.

“Desa yang sudah dialiri listrik PLN berjumlah 1.493 desa dari total 2.130 desa yang ada di Kalbar. Itu sesuai pemadanan data yang kami lakukan di seluruh kota dan kabupaten di Kalbar. Cita-cita PLN adalah desa-desa di Kalbar terjamah listrik. Kami butuh dukungan dari semua elemen masyarakat, instansi dan warga agar bisa dilaksanakan dan terpenuhi,” terangnya.

Baca: Lokasi Strategis, Denia: Kubu Raya Peluang Investsi Property

PLN menyambut baik jika ada pihak-pihak swasta dan masyarakat yang membangun pembangkit listrik guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat desa. Khususnya pembangkit listrik yang bersumber dari Energi Baru Terbarukan (ETB) seperti Pembangkit Listrik Biomassa (PLTBm), Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) dan lain sebagainya.

“Terkait energi baru terbarukan, dari sisi lingkungan lebih ramah dan polusi yang dihasilkan lebih minimal. PLN tentunya akan membeli listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik swasta (IPP) untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. PLN terikat dengan regulasi pemerintah, untuk Kalbar boleh membeli kwh dari IIP sampai dengan 10 Megawatt,” paparnya.

Ia menambahkan sebenarnya Daya Mampu Netto (DMN) listrik yang ada di Kalimantan Barat berada pada kategori normal. Pada sistem kelistrikan Kalbar per Agustus 2018, DMN mencapai angka 604,716 Megawatt (MW). Sementara itu, beban pemakaian listrik hanya 492,277 MW.

Rinciannya, Sistem Khatulistiwa memiliki DMN 425,400 Kilo Watt (kW) dan beban 353,400 kW. Ketapang memiliki DMN 35,515 kW dan beban 28,728 kW. Sekadau memiliki DMN 8,500 kW dan beban 8,200 kW. Sanggau memiliki DMN 20,700 kW dan beban 15,800 kW. Sintang memiliki DMN 27,500 kW dan beban 25,000 kW. Nanga Pinoh memiliki DMN 9,500 kW dan beban 9,000 kW. Putusibau memiliki DMN 8,300 kW dan beban 7,500 kW.

“Sebenarnya cukup kalau untuk memenuhi kebutuhan listrik Kalbar. Hanya saja selama ini kita terkendala distribusinya. Sebab, kondisi geografis wilayah Kalbar begitu beragam. Daerah-daerah pedesaan pedalaman memiliki aksesibilitas yang sulit dijangkau. Itu tantangan yang harus dihadapi,” pungkasnya.

Sementara itu beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan hingga kini masih ada sekitar 24 persen daerah di wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang belum teraliri listrik.

Menurut dia, perlu terobosan-terobosan yang harus dilakukan agar seluruh daerah Kalbar teraliri listrik.

“Berdasarkan data, 24 persen daerah Kalbar belum teraliri listrik. Dari 24 persen itu, ada daerah yang tidak mungkin bisa dialiri listrik. Tentunya, perlu terobosan untuk percepatan guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan listrik,” ungkapnya.

Satu diantaranya, kata Midji, melalui pembangunan PLTBm. Mantan Wali Kota Pontianak dua periode itu juga berharap Perusahaan Listrik Negara (PLN) mampu tunjukkan komitmennya dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat melalui pembelian listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik-pembangkit listrik perusahaan swasta.

“PLN harus konsisten membeli listrik pihak swasta ini,” terangnya.

Sutarmidji menimpali keberadaan PLTBm mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat. Otomatis, ketersediaan listrik juga membuat investor lebih tertarik pada Kalbar karena infrastruktur dasar sudah semakin baik.

“Listrik ini kebutuhan dasar semua. Investasi Kalbar bisa berkembang kalau ketersediaan listrik memadai. Di Kota Pontianak saja, hotel-hotel kadang masih ngeluh karena byarpet,” imbuhnya.

Tak hanya berupaya mempercepat pemenuhan kebutuhan listrik, Midji juga menargetkan terciptanya desa-desa mandiri di Kalbar. Sampai saat ini dari 2.036 desa yang tersebar di Kalbar, hanya ada satu desa yang mandiri.

“Target saya ada 100 desa mandiri selama memimpin.  Bahkan, menurut saya bisa lebih dari itu asalkan serius,” tukasnya.