Breaking News:

Sutarmidji Pun Blak-blakan! Selain Sekda, Ada Pejabat Lain yang Nyatakan Mundur

M Zeet juga disebutnya menyampaikan hal serupa bahwa tidak bersedia jadi Sekda dan akan mundur apabila Midji jadi gubernur.

Editor: Marlen Sitinjak
KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID
Sutarmidji dan M Zeet Hamdy 

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Menonaktifkan Sekda Kalbar, M Zeet Hamdy Assovy, oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji bukanlah isapan jempol belaka.

Midji menegaskan jika ia telah mengirimkan surat kepada Kementerian Dalam Negeri perihal mengembalikan M Zeet dan menonaktifkannya sebagai Sekda Kalbar.

"Surat pengembalian Pak M Zete ke Mendagri tertanggal 17 September 2018 lalu. Jadi Pak M Zeet kita kembalikan ke Kemendagri, sambil nunggu putusan Mendagri die mau ditempatkan dimane-dimane, sementare ini die saye tempatkan di BKD," ujar Midji kental dengan bahasa Melayu saat diwawancarai Tribunpontianak.co.id, Rabu (19/9/2018).

Baca: Pesan Ustadz Abdul Somad untuk Pendukung Pasangan Capres-Cawapres di Pilpres 2019

Baca: Kisah Ustadz Abdul Somad Pernah Tinggal di Tempat Ini! Kini Terancam Runtuh Dimakan Usia

Bukan tanpa alasan, Midji menonaktifkan Sekda yang telah lama menjabat ini, keputusan ini diambil satu di antara alasannya karena M Zeet sendiri disebut Midji telah berulang kali mengatakan apabila dirinya menjadi Gubernur maka ia tidak akan mau jadi Sekda.

"Sekarangkan beliau (M Zeet) yang menyatakan kalau tak bersedia jadi Sekda kalau saya menjabat gubernur. Di depan Pak Pj Gubernur pun die katekan seperti itu. Pak Pj sampaikan ke saya juga seperti itu," ujarnya.

Kemudian dalam kesempatan memberikan arahan pada pegawai, M Zeet juga disebutnya menyampaikan hal serupa bahwa tidak bersedia jadi Sekda dan akan mundur apabila Midji jadi gubernur.

"Sebenarnya ada dua-tiga orang pejabat yang mengatakan seperti itu dan mau mundur. Kalau udah mengatakan mau mundur dan sesumbar pas saya terpilih seharusnya mundur itu lebih elegan. Kalau saye, mereka mau mundur dan saye melajakkan saja," kata mantan Wali Kota Pontianak dua periode ini.

Sementara untuk mengisi jabatan Sekda, Midji tegaskan memperpanjang tugas Pelaksana Harian (Plh) Dr Syarif Kamaruzaman yang saat ini tengah menjabat dan ditunjuk oleh Pj Gubernur, Dodi Riyadmadji beberapa waktu lalu.

Syarif Kamaruzaman juga menjabat sebagai Asisten II Setda Pemprov Kalbar.

"Nah Plh Sekda Provinsi Kalbar saya tunjuk Asisten II dan meneruskan yang lama," tegasnya.

Sesuai dengan arahan Medagri, Midji mengatakan boleh mem-Plt-kan siapapun untuk jadi Sekda.

"Yang jelas, tidak lagi lah M Zeet jadi Sekda," tegasnya.

Sementara untuk open bidding jabatan Sekda akan sesegera mungkin dilakukan.

"Tapi menurut Medagri lima tahun pun boleh Plt Sekda," katanya.

Sutarmidji dan M Zeet Hamdy
Sutarmidji dan M Zeet Hamdy (KOLASE TRIBUNPONTIANAK.CO.ID)

Serahkan ke Kemendagri

Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji akan menyerahkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kalbar M Zeet Hamdy Assovie kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pada 20 September 2018.

Langkah ini ditempuh sebagai upaya agar pelaksanaan visi, misi dan program pemerintahannya bersama Ria Norsan berjalan lancar hingga lima tahun mendatang.

"Untuk kelancaran visi-misi saya. Mulai tanggal 20 September, saya akan kembalikan Pak Sekda ke Kementerian Dalam Negeri," ungkap Midji kepada wartawan usai menghadiri kegiatan di Hotel IBIS Pontianak, Selasa (18/9/2018).

Sutarmidji mengatakan, mengembalikan atau menitipkan Sekda Kalbar ke Kemendagri adalah langkah tepat.

"Saya kembalikan atau titip ke Kemendagri. Terserah mau diapakan. Tapi yang jelas, saya tidak akan mengaktifkan beliau di pemerintahan," terangnya.

Midji mengatakan, langkah itu terpaksa diambil lantaran telah melalui berbagai pertimbangan.

Di antaranya, Sekda Kalbar M Zeet Hamdy Assovie pernah menyatakan diberbagai kesempatan saat masa kampanye Pilgub 2018 lalu bahwa jika pasangan Sutarmidji-Ria Norsan menang, maka dia tidak bersedia menjadi Sekda.

Baca: Jadwal Persib Vs Persija Akhirnya Disepakati: Kick Off Dimajukan Pukul 15.30 WIB

Baca: Pertama Kali Dalam Sejarah, Kota Pontianak Dilewati Obor Asian Para Games

"Kemudian di hadapan Penjabat (Pj) Gubernur Kalbar Dodi Riyadmadji, Sekda juga menyampaikan hal itu, bahwa dia tidak bersedia," jelasnya.

Hal lain yang jadi pertimbangan adalah Sekda Kalbar tidak berada di tempat dan meminta cuti besar saat pelantikan dan serah terima jabatan Gubernur-Wakil Gubernur Kalbar Terpilih 2018-2023.

Termasuk, saat kondisi genting dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018 serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2019.

"Yang lebih fatal, dia (Sekda_RED) adalah Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tapi defisit APBD Tahun 2018 sebesar Rp 691 Miliar dibiarkan. Itu (defisit-RED) 12 persen. Padahal, yang dibolehkan hanya 3 persen. Beliau saya anggap tidak bertanggungjawab," katanya.

Kendati demikian, Midji menegaskan bahwa tidak akan memberhentikan Sekda Kalbar, namun hanya mengembalikan atau menitipkan ke Kemendagri hingga keluar surat keputusan penempatan dari pemerintah pusat.

"Sambil menungu arahan Kemendagri, sementara ini saya tempatkan di BKD (Badan Kepegawaian Daerah)," imbuhnya.

Midji menambahkan, ada arahan Mendagri yang menginstruksikan kepada gubernur-wakil gubernur terpilih saat pelantikan.

Seandainya ada Sekda maupun Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak mendukung kelancaran implementasi visi, misi dan program pemerintahan gubernur-wakil gubernur terpilih, maka diberikan kewenangan untuk menunjuk Pelaksana Tugas (Plt).

"Itu disampaikan di Kantor KPK. Silakan mem-Plt-kan Sekda, bahkan lima tahun pun boleh. Saya akan open bidding (lelang jabatan). Paling tidak setahun selesailah," tukasnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved