KH Ma’ruf Amin Hadiri Dialog Kebangsaan di Pontianak Besok

Masyarakatnya cerdas, sejahtera, serta kehidupan sosial yang damai dengan menghargai keberagaman budaya dan kearifan lokal.

“Dialektika perjalanan ruang dan waktu dalam balutan sejarah republik, mengharuskan kita semua untuk bersyukur karena Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara,” katanya.

“Kita tidak tahu bagaimana menjaga spirit persatuan ditengah perbedaan yang begitu beragam, jika tidak ada Pancasila sebagai filosofi dasar (philosophische grondslag) kehidupan bernegara,” ujarnya.

Ia menjelaskan nilai-nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Musyawarah dan Keadilan merupakan ‘ground norm' yang diletakkan sebagai pondasi dasar bersama.

Karena itulah, Pemerintah Indonesia menetapkan Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika sebagai Empat Pilar Kebangsaan guna menjadi tiang penyangga yang kokoh (soko guru) kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Baca: Targetkan 70 Persen di Kalbar, Daniel Bersyukur Demokrat Perbolehkan Kader Dukung Jokowi

Fakta empirik itu, menurut Maskendari dari Forkoma PMKRI Kalbar, melatari Pemerintahan Presiden Jokowi membentuk lembaga khusus yakni Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden ini punya tugas yang tidak mudah.

Dalam hal ini bagaimana membumikan Pancasila sebagai The Way of Life seluruh elemen anak bangsa hingga ke pelosok negeri.

Sebab tantangan begitu nyata di depan mata, maraknya ujaran kebencian, persekusi terhadap kelompok yang berbeda pandangan, serta berita hoax di media sosial dapat menjadi pemicu konflik.

“Kita menghadapi kondisi faktual yang menggambarkan terjadinya suasana ‘low trust society'. Masyarakat menjadi gampang termakan informasi tanpa ada proses verifikasi,” tegasnya.

Baca: DPD Hanura Kalbar Intruksikan Seluruh DPC Bekerja Maksimal Menangkan Jokowi-Maruf Amin

Apalagi di tahun politik sekarang ini, perbedaan pandangan dan pilihan politik dapat menjadi alasan untuk mempertajam perbedaan.

“Seolah ruang kompromi yang saling menghargai posisi masing-masing tertutup karena ‘kita berbeda dengan mereka',” ujarnya.

Parahnya lagi menurut Maskendari isu-isu yang mempertajam perbedaan itu coba dikampanyekan hingga ke daerah-daerah.

“Ini yang berbahaya dan perlu segera diantisipasi, termasuk di Kalimantan Barat,” kata anggota DPRD Kalbar ini.

Dalam konteks lokal, Kalimantan Barat menurutnya adalah miniatur Indonesia.