Sutarmidji Minta Pengesahan APBD Perubahan Tahun 2018 Ditunda, Ini Alasannya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Rizky Prabowo Rahino

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK – Gubernur Kalbar Sutarmidji meminta penundaan waktu rencana pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2018 selama satu atau dua minggu.

Sebelumnya, agenda itu dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Kalbar pada Rabu (12/9/2018).

“Kita masih kaji. Karena saya masih baru dan langsung disuruh tandatangan untuk hal yang belum saya pelajari.  Kalau tidak sesuai, saya minta tunda satu atau dua minggu untuk kita selesaikan,” ungkapnya saat diwawancarai awak media usai Sidang Paripurna Istimewa dengan agenda penyampaian pidato pertama Gubernur Kalbar Masa Jabatan 2018-2023 di ruang Balairung Sari, Kantor DPRD Kalbar, Jalan Ahmad Yani 1 Pontianak, Senin (10/9/2018).

Baca: Dukung Program Sertifikasi Tanah, Jarot: Pemkab Sintang Bantu Sarana Prasarana 

Ia menegaskan tidak ingin ada efisiensi ataupun belanja yang tidak direncanakan sebelumnya karena itu melanggar aturan. Orang nomor satu di Kalbar ini mengakui memasuki masa awal pemerintahannya langsung dihadapkan oleh problem yang dianggap berat yakni defisit anggaran.

“Kemarin ribut masalah potensi defisit.  Saya tegaskan itu bukan potensi, tapi riil.  Ini berat,” katanya.

Midji sapaannya mengatakan dirinya akan cari penyebab kenapa defisit anggaran APBD Tahun 2018 Provinsi Kalbar. Termasuk, mencari treatment penanganan masalah defisit itu.

“Jangan sampai akhir masa jabatan, kami tidak bisa apa-apa selain menyelesaikan masalah-masalah yang ada sekarang. Saya tidak mau masalah itu mengganggu implementasi visi-misi kami. Saya ingin semua yang disampaikan terwujud dan saya tidak mau terganggu defisit besar. Kalau Rp 380 miliar saja, itu setara dengan 50 persen belanja modal.  Itu satu keniscayaan dan merepotkan. Itu akan kita selesaikan,” tandasnya.