Mahfud MD Menolak Keras Ikut #2019GantiPresiden, Sang Profesor Hanya Setuju Hal Ini

TRIBUNPONTIANAK.co.id/Marlen Sitinjak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden (UKP) Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Prof Mahfud MD, mengaku menolak keras sejak awal digagas dan diajak gabung gerakan #2019GantiPresiden.

Pernyataan tersebut ia sampaikan melalui laman Twitter-nya @mohmahfudmd, Selasa (4/9/2018).

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut menjelaskan jika dirinya hanya setuju dan bersedia ikut gerakan #2019PemilihanPresiden.

Baca: Pesona Habib Usman bin Yahya Suami Kartika Putri, Dekat dengan Rizieq Shihab

Baca: Redmi 6 dan Redmi 6A Masuk Indonesia, Ini Spefikiasi dan Harganya

Baca: Tanggapi Tagar #2019GantiPresiden, Mahfud MD Minta Aparat Profesional dan Adil

Meski demikian, menurutnya, gerakan #2019GantiPresiden tidaklah melanggar hukum.

Akan tetapi, kata Mahfud, jika gerakan tersebut ditumpangi hal yang melanggar hukum maka harus ditindak.

"Sejak awal digagas dan diajak sy menolak keras utk ikut gerakan #2019gantipresiden. Sy hanya setuju dan bersedia ikut dgn gerakan #2019pemilihanpresiden. Meski begitu gerakan itu sendiri menurut sy tak melanggar hukum. Kalau diboncengi tindakan melanggar hukum, ya hrs ditindak." tulis Mahfud MD.

Pernyataan yang sama juga diposting di akun Instagram @mohmahfudmd.

Latar Belakang #2019GantiPresiden

Dikutip dari Tribunnews, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman menyebut Gerakan #2019GantiPresiden merupakan inisiasi dari Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera.

Sohibul menerangkan, Gerakan #2019GantiPresiden merupakan gerakan spontan dari masyarakat.

Gerakan itu, diungkapkan, merupakan inisiasi dari Mardani Ali Sera.

"Memang yang pertama mencetuskan adalah saudara Mardani Ali Sera itu iya. Tapi itu sekarang sudah menjadi gerakan seluruh masyarakat yang menginginkan perubahan," ujar Sohibul di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (9/4/2018) silam.

Gerakan 2019 Ganti Presiden masif di media sosial.

Baca: Sultan Melvin Pastikan Kehadiran Ustaz Abdul Somad di Haul Kesultanan Pontianak

Baca: Ikut Main Film Wiro Sableng, Lima Artis Ini Bikin Pangling

Baca: Jadi Sosok Wiro Sableng, Vino Perankan Sosok Yang Diciptakan Sang Ayah

Banyak pengguna internet berfoto menggunakan kaus itu, dan mengunggahnya di media sosial.

Presiden Jokowi sempat mengomentari gerakan ini, saat menghadiri acara Konvensi Nasional 2018 di Puri Begawan, Kota Bogor.

"Sekarang isunya ganti lagi, isu kaus. #2019gantipresiden di kaus," ujar Jokowi.

"Kalau rakyat berkehendak bisa. Masak pakai kaos itu bisa ganti presiden? Tidak bisa," kata Jokowi kala itu.

Tagar Tandingan

Relawan Jokowi (ReJo) menilai, tagar #2019GantiPresiden yang marak di media sosial akan ada tandingannya.

Kelompok ini akan menyiapkan pengganti tagar tersebut di lini media sosial.

Beberapa yang sudah digulirkan ReJo adalah tagar #DiaSibukKerja dan #2019TetapJokowi.

Namun, Ketua Umum Rejo Darmizal memastikan bahwa tagar-tagar tersebut bukanlah yang terakhir.

Akan muncul tagar-tagar lain yang bertujuan untuk menyampaikan keberhasilan Jokowi.

"Kami akan melengkapi semuanya, mulai dari pertarungan udara melalui media sosial, media mainstream, kunjungan kepada masyarakat door to door dan melalui kegiatan lain," kata dia dalam acara deklarasi di Jakarta, Minggu (6/5/2018).

Seperti diketahui, penantang terkuat Jokowi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah menerima mandat para kader untuk maju di Pilpres 2019. 

Sebelumnya, Relawan Jokowi (Rejo) menggelar deklarasi dukungan kepada Presiden Joko Widodo untuk memimpin Indonesia dua periode di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (6/5/2018).

Namun dalam deklarasi, Rejo menilai lawan berat Presiden Jokowi di pemilihan presiden (Pilpres) 2019 bukanlah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Musuh sesungguhnya Pak Jokowi bukan Prabowo, tetapi fitnah sesungguhnya," ujar Wakil Ketua ReJo Mudhofir Khamid dalam sambutannya.

Di tempat sama, Ketua Dewan Pembina ReJo Sidarto Danusubroto mengatakan, fitnah kepada Presiden Jokowi mulai dari tuduhan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), isu jutaan tenaga kerja asing (TKA), hingga isu Jokowi anti islam. (*)