DPRD Kalbar Setujui Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2017
Kami memberi apresiasi kepada Pemprov Kalbar yang bekerja cukup baik dalam proses penyusunan anggaran sampai pelaksanaan anggaran.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Jamadin
lihat foto
“Pertama, kami memberi apresiasi terhadap Pemprov Kalbar mendapat WTP walaupun masih ada masalah diharapkan bisa terselesaikan. Harus ada yang dijadikan perhatian serius seperti pengelolaan aset yang masih menjadi catatan setiap tahun. Kita sempat kaget karena masih banyak aset dikelola dengan tidak baik,” pintanya.
Kedua, fraksi Perkasa memberikan apresiasi terhadap perolehan PAD yang mencapai 110,68 persen dari target. Ke depan, perolehan PAD harus ditingkatkan melalui kinerja baik. Ketiga, terkait pengelolaan SMA dan SMK yang sudah jadi kewenangan Pemprov Kalbar, pihaknya menyarankan perlu peningkatan dan penambahan sekolah-sekolah baru untuk menampung para lulusan SMP.
Baca: Kasat Lantas Sebut Pengendara Motor yang Bonceng Jenazah Tempuh 20 Km Jalan Berdebu
“Jika dilihat perbandingan lulusan SMP dan MTs saat ini dengan daya serap atau daya tampung SMA dan SMK tidak sebanding. Pemprov harus ada terobosan guna menambah sekolah baru tingkat atas yang mencerminkan pertimbangan aspek pemerataan pembangunan dan berdampak pada kemudahan akses pendidikan masyarakat daerah,” harapnya.
Juru Bicara Fraksi Demokrat, Simon Petrus mengatakan raperda ini adalah sarana mengevaluasi implementasi program dan upaya yang telah dilaksanakan Pemprov Kalbar. “Fraksi Demokrat setuju Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah,” tegasnya.
Pihaknya memberikan apresiasi atas capaian PAD yang terealisasi 110,68 persen dari target. Berkenaan temuan BPK harus segera dituntaskan Pemprov. Pihaknya juga mendukung Badan Anggaran (bangar) yang menekankan penganggaran bidang infrastruktur, pendidikan dan kesehatan lebih dioptimalkan secara proporsional.
“Kami apresiasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kalbar,” tandasnya.
