Pilgub Kalbar

Tolak Tanda Tangani Berita Acara Rekapitulasi, Ini Penjelasan Saksi Karolin - Gidot

"Lalu dimana kantong-kantong suara tidak sah itu sedikit, tetapi dikantong - kantong lawannya kami suara tidak sah itu banyak sekali. Ada apa itu?,"

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/ M WAWAN GUNAWAN
Lipi SH Saksi pasangan calon Gubernur nomor urut 2, Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot. Saat di Wawancarai wartawan disela-sela Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pilgub Kalbar di Ballroom Qubu Resort Kubu Raya, Minggu (8/07/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak M Wawan Gunawan

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK -  Saksi yang juga anggota tim advokasi Karolin Gidot, Lipi SH tidak menandatangani Berita Acara Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Minggu (8/07/2018).

Menurutnya, KPU dianggap terlalu berani merubah sesuatu yang abstrak (Kelihatan) apalagi untuk hal-hal yang tidak abstrak (tidak kelihatan).

Baca: Pembacaan Hasil Penghitungan Suara Pilgub Kalbar di Pleno Rekapitulasi Tingkat Provinsi

Baca: Saksi Karolin - Gidot Tolak Tanda Tangani Berita Acara Rekapitulasi

Baca: Penandatanganan Berita Acara Pleno Rekapitulasi Surat Suara Tingkat Provinsi Kalbar

"Kalau kami melihat dalam hal-hal yang abstrak saja KPU berani merubahnya apalagi yang tidak abstrak. Lalu juga ditemukan masih banyak yang tidak mendapatkan C6, Padahal itukan mesti dikejar," ujarnya pada saat pleno di skor untuk melaksanakan sholat Magrib.

Selain itu, Lipi juga mempertanyakan banyaknya suara tidak sah di kantong-kantong lawan. Yang berbeda dengan kondisi yang ada di kantong-kantong suara Karolin - Gidot.

"Lalu dimana kantong-kantong suara tidak sah itu sedikit, tetapi dikantong - kantong lawannya kami suara tidak sah itu banyak sekali. Ada apa itu?," pungkasnya dengan nada bertanya kepada wartawan.

Lipi menjelaskan, pihaknya melihat dari 54 ribu suara tidak sah itu lebih banyak dikantong lawan dari pada pihaknya, selain itu juga masih terdapat banyak pelanggaran, itu yang menyebabkan pihaknya menolak.

"Bahkan kami melihat ada suara tidak sah itu luar biasa banyaknya gitu, bahkan ada 54 ribu disini lebih banyak dibasis mereka, ditempat kami kok sedikit? Itu salah satunya. lalu kami juga menolak karena ini prosesnya terlalu banyak pelanggaran," tukasnya.

Sementara itu saat di konfirmasi terkait tidak mau tanda tangan, Lipi mengatakan itu sebagai sebuah bentuk perlawanan kepada KPU.

"Iya bentuk perlawan kami, bahwa kami tidak mau kompromi dengan beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan mereka. Sedang di pertimbangkan (terkait langkah hukum) yang jelas kami akan mengambil hukum tapi sedang di pertimbangkan langkah hukumnya apa. Setelah dari sini kita akan melakukan konsolidasi internal," lanjutnya.

Mereka juga mempertanyakan jumlah partisiasi pemilih yang berpartisipasi dalam Pemilukada kali ini. 

Editor: Dhita Mutiasari
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved