Temui Presiden, Ketum Hipmi Kalbar Bahas Soal Dry Port

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, JAKARTA  - Ketua Umum Badan Pengurus Daerah (BPD) Himpunan Pengusahan Muda Indonesia (Hipmi) seluruh Indonesia mendapat undangan ke Istana Presiden RI, Kamis (5/4).

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto dan Mentri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

Baca: Kominfo Akan Blokir Facebook, Ini Tanggapan Hipmi Kalbar

Ketua Umum Hipmi Kalbar, Denia Yuniarti Abdussamad merupakan satu di antara delegasi dari Hipmi yang diundang khusus ke Istana untuk santap siang dan dilanjutkan dialog hangat namun sarat mamfaat dengan Presiden.

Dalam kesempatan yang langka ini, Denia yang juga merupakan jubir aliansi ketua umum Hipmi se-Kalimantan diberi kesempatan langsung menyampaikan beberapa poin buah pikir di hadapan Presiden Jokowi Dodo, jajaran menteri dan Ketua Umum BPP Hipmi Bahlil Lahadalia.

Baca: Denia Beberkan Langkah HIPMI di Pilgub Kalbar 2018

Turut didampingi Abdul Latif, mantan menteri zaman Soeharto yang juga merupakan founder HIPMI. Poin-poin yang disampaikan menyuarakan aspirasi terkait peluang dan kendala di lapangan bagi pengusaha lokal demi terlibat secara aktif dalam geliat percepatan pembangunan ekonomi di segala sektor di Kalimantan.

Ketua Umum Hipmi Kalbar, Denia Yuniarti Abdussamad, mengatakan poin pertama adalah terkait disegerakannya realisasi operasional Dry Port atau Terminal Barang di PLBN Entikong, Aruk dan Badau.

"Hipmi diharapkan mengambil peranan strategis dan bisa terlibat aktif sebagai Tim Pokja dalam pengelolaan tata niaga ekspor impor antar negara. Dengan demikian pengusaha muda daerah menjadi yang terdepan dalam menangkap peluang dari hasil inventarisir peluang dagang antar Kalbar dan Serawak," ungkap Denia.

Poin kedua, Hipmi berharap diberikan kemudahan terlibat secara kongkrit dalam realiasi Kawasan Ekonomi Khusus misal di Kalsel ada KEK Batu Licin dan KEK Jorong. Poin Ketiga, Hipmi berharap dapat terlibat dalam project besar perluasan kilang minyak Pertamina di Kaltim yang segera di realisasikan dalam tahun ini.

Baca: Jalin Kerjasama, Delegasi HIPMI Kalbar Diterima Khusus oleh CEO Matrase DR Mohd Shahreen Madros

"Poin ke 4, Hipmi Kalimantan menagih janji Presiden RI Jokowi Dodo untuk pembangunan akses rel kereta api antar kalimantan segera menjadi nyata di periode kepemimpinan beliau," sampainya.

Tujuan semua buah pikir yang di suarakan adalah HIPMI yang menjadi lokomotif pengusaha pejuang di daerah harus mendapat atensi lebih Presiden agar bisa berperan aktif terhadap percepatan pembangunan ekonomi wilayah kalimantan dan Kalbar pada khususnya.

Denia mengatakan apabila pengusaha lokal di beri karpet merah dan akses kemudahan mengelola proyek pemerintah maka perputaran uang juga terjadi di daerah. Hak tersebut kata dia berdampak bagi makro ekonomi Indonesia.

"Pertumbuhan ekonomi yang stabil antara pusat dan daerah mengikis terjadinya ketimpangan pembangunan. Pemerintah sebagai penguasa anggaran dan pengatur regulasi punya peran vital dalam mengelola manajemen perkonomian nasional," ujar Denia.