Breaking News

Thamrin Usman Minta Direktorat Jendral Pajak BisaTarik Pajak dari Profesi Dokter

Masih ada banyak peluang aktivitas di Kalbar yang bisa ditarik pajak, satu diantaranya adalah profesi dokter.

Penulis: Syahroni | Editor: Madrosid
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID/SYAHRONI
Rektor Untan, Prof Dr H Thamrin Usman DEA 

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak, Prof Thamrin Usman yang hadir saat pencanangan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak menyampaikan apa yang dilakukan tersebut sangatlah baik.

Apalagi saat ini pelaporan pajak tak perlu lagi tatap muka, maka semakin mengurangi intensitas pertemuan antar wajib pajak dan petugas sehingga dapat mencegah terjadi korupsi dan nepotisme.

Ia menegaskan penting membangun sistem perpajakan yang tanpa orang.

Sistem pembayaran pajak harus mengurangi semaksimal mungkin kontak ke orang atau wajib pajak.

Baca: Makin Maraknya Kenalan Remaja, Bhabinkamtibmas Polsek Air Besar Lakukan Penyuluhan ke Sekolah

"Semakin kurang keterlibatan manusia, maka makin terhindar pula dari hal yang subjektif. Dalam sistem personless tersebut, dia tidak kenal suku, agama dan lainnya. Asal memenuhi syarat, semua akan dilanjutkan," ucap Rektor Untan, Prof Thamrin Usman DEA, usai Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor KPP Pratama Pontianak, Rabu (14/3/2018).

Hal itupun, menurutnya dilakukan di Universitas dalam sistem penerimaan mahasiswa baru dan sebagainya.

Ia menuturkan sistem harus dibangun dan manfaatnya bisa membuat pelayanan lebih cepat dan murah serta terpercaya. Tidak ada embel apa-apa.

"Sekian menciptakan zona integritas, kita minta juga KPP Pratama Pontianak tak sekadar mengingatkan kemampuan mengumpulkan pajak tapi juga memunculkan item baru pajak. Tetapi itu semua harus berdasarkan keikhlasan dan kesadaran dari bangsa Indonesia bahwa pajak itu adalah kewajiban, bukan sesuatu yang membebani," sarannya.

Baca: Pakai Deodoran Tetap Badan Masih Bau, Peneliti Berikan Jawabannya!

Sejauh ini menurut Guru Besar Universitas Tanjungpura ini masih ada banyak peluang aktivitas di Kalbar yang bisa ditarik pajak, satu diantaranya adalah profesi dokter.

"Kalau dinegara maju, di sana setiap dokter mengeluarkan resep terkenapajak. Kita belum masuk ke wilayah situ, ini berarti jika kita bisa melirik itu, ada tambahan. Begitu pula dengan profesi dan aktivitas lain," ungkapnya.

Peningkatan itu akan terjadi seiring dengan aktivitas atau pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, masyarakat akan santai walau pajak meningkat. Tapi jika aktivitas ekonomi atau pendapatannya begitu begitu saja, tentu
masyarakat merasa resah.

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved