TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Pernyataan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo bakal menetapkan banyak calon kepala daerah petahana yang sedang berkompetisi di Pilkada 2018 sebagai tersangka korupsi memicu kegaduhan.

Pekan lalu Agus menyebutkan bahwa 90 persen calon kepala daerah (cakada) petahana di Pilkada 2018 diduga kuat terkait dengan praktik korupsi.

Baca: Majukan Negara dengan Berpolitik Bersama

Sayangnya Agus Raharjo meski telah sesumbar akan mengungkap hal itu, dirinya tidak langsung membeberkan berapa jumlah calon kepala daerah, siapa sosok kepala daerah yang akan menjadi tersangka, dan kapan dijadikan tersangka, sehingga menimbulkan ketidakpastian.

Ketidakpastian itu telah memicu kegaduhan. Ia bisa saja dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang petahana melalui kampanye hitam, saling curiga. Banyak pihak menyayangkan Ketua KPK Agus Raharjo yang telah mengungkapkan informasi yang sebetulnya belum layak disampaikan ke publik.

Baca: PSSI Kalbar Terancam Vakum, Ini Desakan Exco PSSI Sambas

Tak sedikit yang menjadi waswas atau gusar, terutama partai-partai politik. Parpol tentu berkeyakinan tidak mendukung dan mengusung tersangka.

Sehingga wajar mereka gusar jika calon yang mereka usung ditetapkan sebagai tersangka di tengah jalan. Tentu para calon kepala daerah petahana tak kalah gusar, minimal waswas dijadikan tersangka.

Baca: Unik! Warung Kopi Koko Punya Pesan Inspiratif Bagi Pelangganya

Dalam perkara korupsi, informasi layak disampaikan ketika seseorang benar-benar sudah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti.