Beberapa Kendala Road Tax Belum Terealisasi di Sambas, Masyarakat Rasakan Kesulitan
Pertemuan itu tidak bisa menghasilkan keputusan, lantaran kewenangan di tingkat Pemerintah Pusat.
Penulis: Jimmi Abraham | Editor: Madrosid
lihat foto
Namun, Pemprov Kalbar belum pernah terima surat dan kepastian pastinya kerjasama itu akan berjalan.
"Kami menunggu dasar hukumnya. Kalau ngambil begitu saja, takut jadi temuan. Misalnya, ini harus dibiayai dana sumber APBN, tapi implementasinya kok dana sumber APBD. Ini kan rancu dan repot," tegasnya.
Kenyataan lain yang jadi penghambat operasional road tax PLBN Aruk adalah tidak adanya cabang asuransi pemerintahan Malaysia di Serawak. Pasalnya, asuransi itu berpusat di Kuala Lumpur. Hal ini berbeda dengan asuransi pemerintah Indonesia yang sudah siap yakni PT Jasa Raharja Perseroan.
Baca: Selera Konsumen Luas, Legacy Tetap Hadirkan Koleksi dari Brand Clothing Populer
"Asuransi sangat penting sebagai antisipasi ketika ada hal tidak dinginkan terjadi. Kabar gembira, Pemerintah Serawak sudah berkoordinasi dengan Pemprov Kalbar. Mereka menyatakan siap menyediakan di PLBN Aruk. Kita berharap semoga operasional road tax segera terwujud," tukasnya.
Sementara itu, Bupati Sambas Atbah Romin Suhaili mengakui tidak adanya operasional road tax di PLBN Aruk membuat masyarakat kesulitan saat akan pergi dari Sambas ke Malaysia.
Kendaraan dipastikan tidak boleh lewat dan harus ditahan.
"Paling terasa ketika masyarakat sakit dan ingin berobat cepat ke Rumah Sakit di Kuching, Serawak Malaysia. Ketika tidak ada road tax, maka harus putar dulu ke PLBN Entikong untuk mengurus road tax, sebelum ke Sarawak," ungkapnya kepada Tribun di Pendopo Gubernur Kalbar, belum lama ini.
Ia berharap operasional road tax PLBN Aruk segera terwujud. Ia terus menyuarakan dan mendesak hal ini ke Pemprov Kalbar maupun Pemerintah Pusat.
"Sudah saatnya PLBN Aruk ada road tax. Masyarakat ingin kendaraan bisa seperti manusia dan barang yang bisa keluar-masuk Sambas-Malaysia begitu juga sebaliknya," tandasnya.
