Kalbar Rawan Konflik Jelang Pilkada, Ketua DPRD Minta Aparat Tindak Tegas Pemecah Persatuan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Ketua DPRD Ketapang, Budi Mateus mengungkapkan pada 2018 ini akan ada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gunernur Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar).

Sehingga Kabupaten Ketapang juga akan mengikuti pemilihan umum (Pemilu) itu.

Sebab itu, Budi berharap semua pihak mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.

Baca: KPU Kalbar Gelar Rapat Pleno Tim Pemenangan Kartius-Pensong Siap Mendengarkan Hasilnya

Lantaran Kalbar termasuk daerah rawan terjadinya konflik saat Pemilu. Khususnya konflik antara suku, agama dan kelompok-kelompok lainnya.

Ia menjelaskan satu di antara yang harus diantisipasi dan dicegah adalah penebaran provokasi atau adu domba di media sosial. Sebab itu ia meminta kepada aparat penegak hukum khususnya Kepolisian memindak tegas pelaku.

Baca: Sebut Pasangan Sempurna, Gerindra Siap Menangkan Milton-Boyman di Pilgub Kalbar

“Jadi aparat harus menindak tegas pelaku yang memosting hal-hal berbau sara. Serta lain sebagainya yang bisa memecah persatuan masyarkat pada Pemilu Gubernur Kalbar nanti,” kata Budi kepada awak media di Ketapang, Rabu (3/1/2018).

Ia mengimbau agar masyarakat termasuk pengguna media sosial untuk mengedepankan rasa cinta kasih kepada sesama.

Baca: Jalan di Kota Ketapang Tergenang Air Hujan

Terhadap perbedaan suku, agama dan lainnya jangaan sampai dijadikan alat untuk memecah persatuan masyarakat.

“Terlebih hanya karena Pemilu sehingga terjadi perpecahan antar masyarakat. Pada hal Pemilu itu hanya rotasi pemimpin atau kepala daerah tiap lima tahun. Jadi harusnya pilih pemimpin yang mau bekerja dan mengayomi masyarakat,” sarannya.

Budi pun mengajak masyarakat khususnya di Ketapang agar sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kedamaian selama Pemilu. “Saya berharap semua menjaga situasi Ketapang agar tetap aman, damai dan kondusif,” tuturnya